Berita

Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef, Andry Satrio Nugroho/RMOL

Politik

Indef Ingatkan Pemerintah, Ekonomi Tumbuh 7 Persen Itu Cuma Ilusi

JUMAT, 06 AGUSTUS 2021 | 16:22 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pengendalian pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor penting dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Sekalipun Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh positif 7,07 persen sepanjang Triwulan II 2021, hal itu tidak lantas membuat kondisi perekonomian tetap aman ke depannya.

Demikian disampaikan Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef, Andry Satrio Nugroho dalam webinar bertajuk “Waspada Gelombang Dua Pemulihan Ekonomi: Tanggapan Kinerja Ekonomi Triwulan II-2021” pada Jumat sore (6/8).


"Pertumbuhan ekonomi berada di atas rata-rata kuartal II-2021 menunjukkan pertumbuhan ilusi atau semu karena basis kuartal l-2020 rendah (PSBB vs pelonggaran PPKM mikro)," kata Andry.

Atas dasar itu, Andry meyakini apabila terjadi pengetatan kembali di akhir Agustus 2021, maka efek perlambatan ekonomi akan melebihi PSBB di 2020 lau. Kuartal ketiga pun akan menjadi penentu dari gelombang pandemi selanjutnya.

Di sisi lain, penanganan pandemi yang terlambat akan menimbulkan risiko tekanan pada industri yang berimplikasi kepada pengangguran baru.

"Pertumbuhan ekonomi tinggi dan pandemi yang tidak kunjung terkendali bukan merupakan dua kondisi yang baik," demikian Andy.

Dalam webinar tersebut, turut hadir beberapa narasumber, di antaranya Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad; peneliti Center of Food, Energy, and Sustainable Development Indef, Rusli Abdullah Rusli Abdullah.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya telah melaporkan ekonomi Indonesia sepanjang Triwulan II 2021 tumbuh positif hingga 7,07% (yoy) dibandingkan dengan Triwulan I 2021 sebesar 3,1%. Dengan pertumbuhan positif dua kuartal berturut-turut, Indonesia dipandang telah lolos dari resesi.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya