Berita

Dutabesar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun mengatakan bahwa dia mendapat ancaman baru-baru ini/Reuters

Dunia

Dapat Ancaman, Dubes Myanmar untuk PBB Bekas Pemerintahan Sipil Perketat Keamanan

KAMIS, 05 AGUSTUS 2021 | 14:46 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Di tengah kondisi politik yang masih belum stabil di Myanmar, dutabesar negara itu untuk PBB mendapat ancaman. Hal itu diutarakan langsung oleh Sang Dubes, Kyaw Moe Tun dalam wawancara dengan Reuters.

"Dilaporkan ada beberapa ancaman. Polisi sedang menanganinya. Keamanan yang diperlukan telah disediakan oleh polisi," kata Kyaw Moe Tun.

Namun tidak ada penjelasan detil lebih lanjut soal ancaman apa yang dimaksud serta siapa yang melayangkan ancaman tersebut.


Kyaw Moe Tun merupakan perwakilan yang ditunjuk oleh pemerintah sipil terpilih Myanmar yang telah digulingkan oleh militer pada Februari lalu. Para pemimpin militer yang mengambil alih kekuasaan pun kemudian memecatnya saat itu.

Televisi pemerintah Myanmar mengumumkan pada Februari lalu bahwa Kyaw Moe Tun telah dipecat karena mengkhianati negara. Pemecatan terjadi selang sehari setelah dia mendesak negara-negara untuk menggunakan cara apa pun yang diperlukan untuk membalikkan pengambilalihan militer 1 Februari lalu yang menggulingkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.

Kyaw Moe Tun pun bersikeras untuk tetap menduduki posisinya di PBB.

Hingga saat ini, dia masih menjalankan tugas sebagai utusan Myanmar di PBB, karena PBB belum mengakui pengambilalihan pemerintahan Myanmar oleh militer tersebut.

Namun dalam sebuah surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada bulan Meilalu, Menteri Luar Negeri dari pihak militer di Myanmar, yakni Wunna Maung Lwin mengatakan dia telah menunjuk Aung Thurein menjadi duta besar Myanmar untuk PBB. Aung Thurein sendiri adalah anggota militer Myanmar dari 1995 hingga 2021. Hingga saat ini masih belum jelas bagaimana posisi dutabesar Myanmar untuk PBB nantinya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya