Berita

Dutabesar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun mengatakan bahwa dia mendapat ancaman baru-baru ini/Reuters

Dunia

Dapat Ancaman, Dubes Myanmar untuk PBB Bekas Pemerintahan Sipil Perketat Keamanan

KAMIS, 05 AGUSTUS 2021 | 14:46 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Di tengah kondisi politik yang masih belum stabil di Myanmar, dutabesar negara itu untuk PBB mendapat ancaman. Hal itu diutarakan langsung oleh Sang Dubes, Kyaw Moe Tun dalam wawancara dengan Reuters.

"Dilaporkan ada beberapa ancaman. Polisi sedang menanganinya. Keamanan yang diperlukan telah disediakan oleh polisi," kata Kyaw Moe Tun.

Namun tidak ada penjelasan detil lebih lanjut soal ancaman apa yang dimaksud serta siapa yang melayangkan ancaman tersebut.


Kyaw Moe Tun merupakan perwakilan yang ditunjuk oleh pemerintah sipil terpilih Myanmar yang telah digulingkan oleh militer pada Februari lalu. Para pemimpin militer yang mengambil alih kekuasaan pun kemudian memecatnya saat itu.

Televisi pemerintah Myanmar mengumumkan pada Februari lalu bahwa Kyaw Moe Tun telah dipecat karena mengkhianati negara. Pemecatan terjadi selang sehari setelah dia mendesak negara-negara untuk menggunakan cara apa pun yang diperlukan untuk membalikkan pengambilalihan militer 1 Februari lalu yang menggulingkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.

Kyaw Moe Tun pun bersikeras untuk tetap menduduki posisinya di PBB.

Hingga saat ini, dia masih menjalankan tugas sebagai utusan Myanmar di PBB, karena PBB belum mengakui pengambilalihan pemerintahan Myanmar oleh militer tersebut.

Namun dalam sebuah surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada bulan Meilalu, Menteri Luar Negeri dari pihak militer di Myanmar, yakni Wunna Maung Lwin mengatakan dia telah menunjuk Aung Thurein menjadi duta besar Myanmar untuk PBB. Aung Thurein sendiri adalah anggota militer Myanmar dari 1995 hingga 2021. Hingga saat ini masih belum jelas bagaimana posisi dutabesar Myanmar untuk PBB nantinya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Ibunda Meninggal Dunia, Ferdy Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Senin, 28 September 2026 | 15:41

UPDATE

Subsidi Biaya Haji 2027 jadi Kabar Baik bagi Calon Jemaah

Jumat, 09 Oktober 2026 | 04:30

Hanya PDIP Berani secara Vulgar Menyerang Gibran

Jumat, 09 Oktober 2026 | 04:07

Sangat Aneh Parpol di DPR Tidak Tegas soal Putusan MK terkait Gibran

Jumat, 09 Oktober 2026 | 03:41

Kumpulkan 800 Pati TNI-Polri: Kekuatan Harus Berujung Rasa Aman Rakyat

Jumat, 09 Oktober 2026 | 03:30

Suyudi Bakal Bawa Korps Bhayangkara Makin Profesional

Jumat, 09 Oktober 2026 | 03:10

Komisi I DPR Usul Dua Rekomendasi soal Status Kavling TNI AL Pangkalan Jati

Jumat, 09 Oktober 2026 | 02:46

Soal Putusan MK, Jokowi-Gibran sedang Menuai Hasil

Jumat, 09 Oktober 2026 | 02:01

PPTQ Al-Ghozali Majalengka Pastikan Isu Perundungan Hoaks

Jumat, 09 Oktober 2026 | 01:26

AHDAA Raih Penghargaan Indonesia Halal Awards 2026

Jumat, 09 Oktober 2026 | 01:09

Industri Percetakan Butuh Kolaborasi Lintas Kementerian

Jumat, 09 Oktober 2026 | 00:36

Selengkapnya