Berita

Dutabesar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun mengatakan bahwa dia mendapat ancaman baru-baru ini/Reuters

Dunia

Dapat Ancaman, Dubes Myanmar untuk PBB Bekas Pemerintahan Sipil Perketat Keamanan

KAMIS, 05 AGUSTUS 2021 | 14:46 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Di tengah kondisi politik yang masih belum stabil di Myanmar, dutabesar negara itu untuk PBB mendapat ancaman. Hal itu diutarakan langsung oleh Sang Dubes, Kyaw Moe Tun dalam wawancara dengan Reuters.

"Dilaporkan ada beberapa ancaman. Polisi sedang menanganinya. Keamanan yang diperlukan telah disediakan oleh polisi," kata Kyaw Moe Tun.

Namun tidak ada penjelasan detil lebih lanjut soal ancaman apa yang dimaksud serta siapa yang melayangkan ancaman tersebut.


Kyaw Moe Tun merupakan perwakilan yang ditunjuk oleh pemerintah sipil terpilih Myanmar yang telah digulingkan oleh militer pada Februari lalu. Para pemimpin militer yang mengambil alih kekuasaan pun kemudian memecatnya saat itu.

Televisi pemerintah Myanmar mengumumkan pada Februari lalu bahwa Kyaw Moe Tun telah dipecat karena mengkhianati negara. Pemecatan terjadi selang sehari setelah dia mendesak negara-negara untuk menggunakan cara apa pun yang diperlukan untuk membalikkan pengambilalihan militer 1 Februari lalu yang menggulingkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.

Kyaw Moe Tun pun bersikeras untuk tetap menduduki posisinya di PBB.

Hingga saat ini, dia masih menjalankan tugas sebagai utusan Myanmar di PBB, karena PBB belum mengakui pengambilalihan pemerintahan Myanmar oleh militer tersebut.

Namun dalam sebuah surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada bulan Meilalu, Menteri Luar Negeri dari pihak militer di Myanmar, yakni Wunna Maung Lwin mengatakan dia telah menunjuk Aung Thurein menjadi duta besar Myanmar untuk PBB. Aung Thurein sendiri adalah anggota militer Myanmar dari 1995 hingga 2021. Hingga saat ini masih belum jelas bagaimana posisi dutabesar Myanmar untuk PBB nantinya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Dua Kali Belanja dalam Sepekan, Komisaris AMMN Tambah 4,62 Juta Saham

Sabtu, 25 Juli 2026 | 08:23

Di KUII VIII, MUI Dorong Gagasan Danantara Syariah Indonesia

Sabtu, 25 Juli 2026 | 08:00

Wall Street Variatif, S&P 500 Nyaris Tak Bergerak

Sabtu, 25 Juli 2026 | 07:38

Bursa Eropa: DAX dan STOXX 600 Menguat di Akhir Pekan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 07:20

Walkot Jakpus Melarang Laporan Warga Berhenti di Meja Birokrasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 07:07

Respon Kadin Soal PMI Manufaktur: Genjot Perdagangan dan Investasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 07:03

Putusan MK soal Kuota Hangus Terobosan Menuju Keadilan Digital

Sabtu, 25 Juli 2026 | 06:51

Febrie Ditahan Tanpa Borgol dan Rompi Pink

Sabtu, 25 Juli 2026 | 06:42

Untung Hakim Masih Ada

Sabtu, 25 Juli 2026 | 06:25

Program Wakaf 99 Masjid Asmaul Husna Dimulai di Aceh

Sabtu, 25 Juli 2026 | 06:19

Selengkapnya