Berita

Dutabesar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun mengatakan bahwa dia mendapat ancaman baru-baru ini/Reuters

Dunia

Dapat Ancaman, Dubes Myanmar untuk PBB Bekas Pemerintahan Sipil Perketat Keamanan

KAMIS, 05 AGUSTUS 2021 | 14:46 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Di tengah kondisi politik yang masih belum stabil di Myanmar, dutabesar negara itu untuk PBB mendapat ancaman. Hal itu diutarakan langsung oleh Sang Dubes, Kyaw Moe Tun dalam wawancara dengan Reuters.

"Dilaporkan ada beberapa ancaman. Polisi sedang menanganinya. Keamanan yang diperlukan telah disediakan oleh polisi," kata Kyaw Moe Tun.

Namun tidak ada penjelasan detil lebih lanjut soal ancaman apa yang dimaksud serta siapa yang melayangkan ancaman tersebut.


Kyaw Moe Tun merupakan perwakilan yang ditunjuk oleh pemerintah sipil terpilih Myanmar yang telah digulingkan oleh militer pada Februari lalu. Para pemimpin militer yang mengambil alih kekuasaan pun kemudian memecatnya saat itu.

Televisi pemerintah Myanmar mengumumkan pada Februari lalu bahwa Kyaw Moe Tun telah dipecat karena mengkhianati negara. Pemecatan terjadi selang sehari setelah dia mendesak negara-negara untuk menggunakan cara apa pun yang diperlukan untuk membalikkan pengambilalihan militer 1 Februari lalu yang menggulingkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.

Kyaw Moe Tun pun bersikeras untuk tetap menduduki posisinya di PBB.

Hingga saat ini, dia masih menjalankan tugas sebagai utusan Myanmar di PBB, karena PBB belum mengakui pengambilalihan pemerintahan Myanmar oleh militer tersebut.

Namun dalam sebuah surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada bulan Meilalu, Menteri Luar Negeri dari pihak militer di Myanmar, yakni Wunna Maung Lwin mengatakan dia telah menunjuk Aung Thurein menjadi duta besar Myanmar untuk PBB. Aung Thurein sendiri adalah anggota militer Myanmar dari 1995 hingga 2021. Hingga saat ini masih belum jelas bagaimana posisi dutabesar Myanmar untuk PBB nantinya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

TNI AU Bersama RCAF Kupas Konsep Keselamatan Penerbang

Rabu, 04 Februari 2026 | 02:04

Jokowi Dianggap Justru Bikin Pengaruh Buruk Bagi PSI

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:45

Besok Jumat Pandji Diperiksa Polisi soal Materi Mens Rea

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:28

Penguatan Bawaslu dan KPU Mendesak untuk Pemilu 2029

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:17

Musorprov Ke-XIII KONI DKI Diharapkan Berjalan Tertib dan Lancar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:56

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Penganiaya Banser, Termasuk Habib Bahar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:41

DPR Minta KKP Bantu VMS ke Nelayan Demi Genjot PNBP

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:17

Kejagung Harus Usut Tuntas Tipihut Era Siti Nurbaya

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:49

Begini Alur Terbitnya Red Notice Riza Chalid dari Interpol

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:25

Penerapan Notaris Siber Tak Optimal Gegara Terganjal Regulasi

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:11

Selengkapnya