Pesawat Presiden Dicat, Herman Khaeron Ungkit Insentif Nakes yang Belum Dibayar

Langkah pemerintah melakukan cat ulang pesawat kepresidenan menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat lantaran dilakukan di tengah situasi sulit. Bahkan disebut-sebut bahwa pengecatan pesawat dengan warna baru merah dan putih tidak memiliki urgensi dan justru dianggap mubazir.

Kader senior Partai Demokrat, Herman Khaeron merupakan salah satu politisi yang tidak mendukung kebijakan tersebut. Selain tidak ada urgensi, biaya ulang pengecatan juga tidak sedikit.

Apalagi berdasarkan hitungan pengamat penerbangan Alvin Lie, biaya cat ulang pesawat setara B737-800 berkisar antara 100 ribu dolar AS sampai dengan 150 ribu dolar AS. Sekitar Rp 1,4 M sampai Rp 2,1 M.

"Tidak ada urgensinya mengecat pesawat kepresidenan, apalagi dengan anggaran yang cukup besar,” ucap Herman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (8/4).

Bagi anggota Komisi VI DPR RI ini, seharusnya dana yang tidak sedikit itu digunakan pemerintah untuk insentif tenaga kesehatan yang belum sepenuhnya dibayarkan. Apalagi mereka merupakan garda terdepan dalam merawat pasien terpapar Covid-19.

Di satu sisi, ekonomi rakyat juga sedang terpukul selama 1,5 tahun akibat wabah Covid-19 yang belum berhasil dikendalikan sempurna oleh pemerintah.

Dengan arti lain, Herman Khaeron ingin mengatakan bahwa cat ulang pesawat merupakan tanda pemerintah tidak memiliki empati terhadap krisis yang dialami masyarakat.

"Dengan aturan PPKM juga banyak masyarakat yang kesulitan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-harinya, masa situasi seperti ini pemerintah tidak menunjukan empatinya,” imbuhnya.

Seharusnya, imbuh Herman Khaeron, anggaran pengecatan pesawat kepresidenan bisa dialokasikan untuk biaya yang lebih penting dalam situasi darurat ini.

"Sebaiknya anggaran itu dialihkan dulu kepada yang lebih penting dan bermanfaat bagi masyarakat, mumpung sekarang sedang proses refokusing anggaran di kementerian dan lembaga,” tandasnya.