Berita

Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama/Net

Politik

KNPI Minta Presiden Hentikan Aksi Para Buzzer dan Mulai Merangkul Rakyat

RABU, 04 AGUSTUS 2021 | 10:18 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Aksi para pendengung bayaran di media sosial atau buzzer harus dihentikan karena kehadirannya justru memperuncing masalah di negeri ini. Begitu juga dengan para buzzer yang selama ini disebut-sebut sebagai pendukung pemerintah.

Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama bahkan meminta Presiden Joko Widodo untuk menghentikan aksi para buzzer pendukung yang terus menebar kebencian.

“Presiden harus minta orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai orang pendukungnya, untuk menahan diri,” ujarnya kepada redaksi sesaat lalu, Rabu (4/8).


Haris Pertama mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo saat ini adalah presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya presiden untuk orang-orang yang memilih di pilpres.

Dengan kata lain, Jokowi harus mulai merangkul rakyat. Termasuk salah satunya dengan mendengarkan aspirasi rakyat yang selama ini mengkritik kerja pemerintah. Jangan lagi kritik-kritik tersebut diserang oleh para buzzer yang justru memecah belah persatuan.

“Bagi kami, kehadiran buzzer ini justru membuat rusak presiden,” tegasnya.

Haris Pertama sempat menyindir narasi-narasi yang disampaikan pegiat media sosial, Ade Armando dan Denny Siregar saat menanggapi sumbangan fantastis dari keluarga Akidi Tio sebesar Rp 2 triliun. Sebab, terselip narasi berbau rasial yang justru berpotensi memicu perpecahan.

“Mereka itu berbicara tentang dendam, bukan membangun negara. Ini yang orang dulu sebut naruh otak jangan di dengkul, jangan bawaannya ngajak ribut terus,” kata Haris Pertama.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Diburu Kolektor, BI Cetak Lagi Rupiah Tanda Tangan Purbaya

Jumat, 25 September 2026 | 00:17

DPRD DKI: Perkuat Fungsi Edukasi dan Kebudayaan di TIM

Jumat, 25 September 2026 | 00:04

Pelunasan BLBI Jadi Tonggak Penyelesaian Krisis 1997-1998

Kamis, 24 September 2026 | 23:37

Tim Hukum: Tak Ada Saksi Sebut Heri Susanto Terima Suap

Kamis, 24 September 2026 | 23:19

Sufmi Dasco akan Kukuhkan Pengurus APKLI Merah Putih

Kamis, 24 September 2026 | 23:00

Tagihan Cicilan Kopdes Merah Putih Rp37,7 Triliun Jatuh Tempo Besok

Kamis, 24 September 2026 | 22:59

Warisan Kwik Kian Gie untuk Indonesia

Kamis, 24 September 2026 | 22:48

DPR Minta Basarnas Lanjutkan Pencarian Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 24 September 2026 | 22:26

Tokoh Adat Papua Kecam Penembakan Tiga Warga Sipil di Muliama

Kamis, 24 September 2026 | 22:23

Menko Yusril Pastikan Media Bebas Meliput di Lapas Cibinong

Kamis, 24 September 2026 | 22:11

Selengkapnya