Berita

Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama/Net

Politik

KNPI Minta Presiden Hentikan Aksi Para Buzzer dan Mulai Merangkul Rakyat

RABU, 04 AGUSTUS 2021 | 10:18 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Aksi para pendengung bayaran di media sosial atau buzzer harus dihentikan karena kehadirannya justru memperuncing masalah di negeri ini. Begitu juga dengan para buzzer yang selama ini disebut-sebut sebagai pendukung pemerintah.

Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama bahkan meminta Presiden Joko Widodo untuk menghentikan aksi para buzzer pendukung yang terus menebar kebencian.

“Presiden harus minta orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai orang pendukungnya, untuk menahan diri,” ujarnya kepada redaksi sesaat lalu, Rabu (4/8).


Haris Pertama mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo saat ini adalah presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya presiden untuk orang-orang yang memilih di pilpres.

Dengan kata lain, Jokowi harus mulai merangkul rakyat. Termasuk salah satunya dengan mendengarkan aspirasi rakyat yang selama ini mengkritik kerja pemerintah. Jangan lagi kritik-kritik tersebut diserang oleh para buzzer yang justru memecah belah persatuan.

“Bagi kami, kehadiran buzzer ini justru membuat rusak presiden,” tegasnya.

Haris Pertama sempat menyindir narasi-narasi yang disampaikan pegiat media sosial, Ade Armando dan Denny Siregar saat menanggapi sumbangan fantastis dari keluarga Akidi Tio sebesar Rp 2 triliun. Sebab, terselip narasi berbau rasial yang justru berpotensi memicu perpecahan.

“Mereka itu berbicara tentang dendam, bukan membangun negara. Ini yang orang dulu sebut naruh otak jangan di dengkul, jangan bawaannya ngajak ribut terus,” kata Haris Pertama.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Demi Keamanan, Kapolri Patut Didukung Usut Dugaan Penyadapan Terhadap Presiden

Kamis, 05 November 2026 | 16:34

Potensi Wisata Besar Belum Dongkrak Ekonomi Sabang

Kamis, 05 November 2026 | 16:27

Pertamina Drilling Gandeng Halliburton Perkuat Operasional Migas di Timteng

Kamis, 05 November 2026 | 16:12

DPR Taruh Harapan di Pundak Suyudi dan Jajaran Usut Tuntas Kasus Listyo Sigit Dkk

Kamis, 05 November 2026 | 16:00

Bobolnya Lapis Pengaman Presiden

Kamis, 05 November 2026 | 15:48

Ekonomi Aceh Tetap Tumbuh Positif Meski Dihantam Bencana

Kamis, 05 November 2026 | 15:46

BPS: Pengangguran RI Berkurang 77 Ribu Orang per Agustus 2026

Kamis, 05 November 2026 | 15:38

Pertamina Hulu Energi Catat Torehan Manis Jelang Akhir Tahun

Kamis, 05 November 2026 | 15:33

ABP: Rakyat Tetap Berdiri Bersama Presiden Prabowo

Kamis, 05 November 2026 | 15:28

Jokowi Keberatan Roy Suryo Minta Ijazah Diperiksa Lagi

Kamis, 05 November 2026 | 15:22

Selengkapnya