Berita

Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama/Net

Politik

KNPI Minta Presiden Hentikan Aksi Para Buzzer dan Mulai Merangkul Rakyat

RABU, 04 AGUSTUS 2021 | 10:18 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Aksi para pendengung bayaran di media sosial atau buzzer harus dihentikan karena kehadirannya justru memperuncing masalah di negeri ini. Begitu juga dengan para buzzer yang selama ini disebut-sebut sebagai pendukung pemerintah.

Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama bahkan meminta Presiden Joko Widodo untuk menghentikan aksi para buzzer pendukung yang terus menebar kebencian.

“Presiden harus minta orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai orang pendukungnya, untuk menahan diri,” ujarnya kepada redaksi sesaat lalu, Rabu (4/8).


Haris Pertama mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo saat ini adalah presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya presiden untuk orang-orang yang memilih di pilpres.

Dengan kata lain, Jokowi harus mulai merangkul rakyat. Termasuk salah satunya dengan mendengarkan aspirasi rakyat yang selama ini mengkritik kerja pemerintah. Jangan lagi kritik-kritik tersebut diserang oleh para buzzer yang justru memecah belah persatuan.

“Bagi kami, kehadiran buzzer ini justru membuat rusak presiden,” tegasnya.

Haris Pertama sempat menyindir narasi-narasi yang disampaikan pegiat media sosial, Ade Armando dan Denny Siregar saat menanggapi sumbangan fantastis dari keluarga Akidi Tio sebesar Rp 2 triliun. Sebab, terselip narasi berbau rasial yang justru berpotensi memicu perpecahan.

“Mereka itu berbicara tentang dendam, bukan membangun negara. Ini yang orang dulu sebut naruh otak jangan di dengkul, jangan bawaannya ngajak ribut terus,” kata Haris Pertama.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Misteri Listrik Kejagung Padam di Tengah Pemeriksaan Febrie Adriansyah, Mobil Tahanan Bersiaga

Jumat, 24 Juli 2026 | 22:06

Prabowo Perlu Tiru Trik Cerdas Mahathir Hadapi Krisis

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:52

Indonesia Putar Haluan dari AS dan Bidik Pasar Ekspor Baru

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:38

Mentan Ngamuk, Minta Polisi Sikat Tujuh Perusahaan Culas Penolak Tebu Petani

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:29

100 Tahun Rarud Batur: Ketika Lava Tak Mampu Menghapus Peradaban

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:19

DPR Desak Operator Seluler Patuhi Putusan MK soal Kuota Internet Hangus

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:16

KUII VIII Jadi Momentum Bersejarah, Wantim MUI Ajak Umat Perkuat Peran Menuju Indonesia Emas 2045

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:13

Pemprov DKI Gelontorkan Rp249 Miliar untuk Rehabilitasi Empat Sekolah Rusak

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:01

PIKI Gelar Seminar Nasional di Tentena, Dorong Reformulasi Tata Kelola Dana Bagi Hasil Pertambangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:52

PPP Banten Bergejolak, dari Gugatan ke Pengadilan hingga Saling Somasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:51

Selengkapnya