Berita

Harun Masiku/Repro

Publika

ICW Keblinger dan Sayembara Harun Masiku

RABU, 04 AGUSTUS 2021 | 02:18 WIB

KRITIK Indonesia Corruption Watch (ICW) atas terbitnya red notice terhadap DPO Harun Masiku patut dicermati seksama. Pasalnya red notice menjadi salah indikator keseriusan KPK menangkap terduga korupsi di PAW anggota DPR tersebut.

Bahkan, sebelumnya, KPK juga telah menyampaikan ultimatum untuk mempidanakan siapapun yang menghalangi upaya penangkapan buronan KPK tersebut.

Aneh bin keblinger, ICW malah menyebut upaya itu untuk membungkam kritik masyarakat. Padahal bila lah pernyataan keblinger ICW dipaksakan sebagai sebuah kritik, hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada upaya pembungkaman kritik dari masyarakat.


Justru patut dicurigai, peran apa dari pesan yang tengah dilakoni ICW di sini?

Kritik ialah proses analisis dan evaluasi yang dapat menambah pemahaman dan untuk memperbaiki sesuatu. Tetapi kalau hanya berupaya menyalahkan disertai dengan membangun narasi negatif agar terkonstruksi ketidakpercayaan, jelas bagi publik siapa sebenarnya yang harus dikritik dan yang tidak perlu dipercayai.

Dari sisi teks pesan yang dikatakan ICW, tidak ada sedikitpun hal yang memperluas wawasan apalagi mencipta konstruksi perbaikan. Pun dari konteksnya, perspektif ICW malah tidak senang dengan upaya keseriusan pemberantasan korupsi atau juga tidak senang bila KPK tetap kuat melaksanakan tugas dan fungsinya memberantas korupsi.

Bahkan dalam konteks lebih luas, narasi pelemahan KPK dibangun ICW di saat kinerja KPK periode ini sangat optimal dan serius mengusut korupsi lahan di DKI Jakarta dan tidak terbukanya bantuan dana asing melalui KPK.

Maka pertanyaan untuk ICW, apakah pembungkaman yang dimaksud itu membungkam kasus-kasus tersebut agar tidak menjadi perhatian masyarakat?

KPK harus kuat dan tetap diawasi masyarakat untuk terus melakukan pemberantasan korupsi. Dalam kasus buron Harun Masiku yang telah terdeteksi interpol melarikan diri dan berada di luar negeri, maka L-SAK mengusulkan ide konstruktif.

L-SAK akan membuat sayembara untuk warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, pelajar, mahasiswa, atau para pekerja dan lainnya.

Barang siapa yang bisa membantu memberikan informasi keberadaan Harun Masiku kepada KPK, maka L-SAK akan menyediakan hadiah MOTOR MATIC GRESS YANG GESIT sebagai simbol masyarakat adalah motor penggerak pemberantasan korupsi.

Ahmad Aron H

Peneliti L-SAK

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya