Berita

Ilustrasi PPKM Darurat/Net

Politik

Pengusaha Kini Harap-harap Cemas Menunggu Nasib PPKM

SENIN, 02 AGUSTUS 2021 | 14:39 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kebijakan PPKM Darurat level 4 untuk wilayah Jakarta dan Bali yang diterbitkan pemerintah akan habis waktunya hari ini, Senin (2/8).

Sejumlah kalangan pun cemas dengan kebijakan lanjutan yang akan diberlakukan pemerintah dalam penanganan pandami Covid-19 ini.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menyampaikan, para pelaku usaha tengah berharap agar pemerintah menurunkan level PPKM Darurat.


"Pengusaha saat ini H2C alias harap-harap cemas menunggu pengumuman pemerintah, apakah PPKM level 4 masih diperpanjang atau tidak. Dari sisi pelaku usaha pasti berharap PPKM sudah berakhir,” ucap Sarman dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/8).

Menurutnya, dengan menghentikan kebijakan PPKM Darurat, maka sejumlah sektor usaha yang sudah tutup selama sebulan ini dapat beroperasi kembali.

"Kalau pun masih diperpanjang, kami berharap levelnya bisa diturunkan dari level 4 ke level 3, khususnya di DKI Jakarta dengan pertimbangan angka Covid 19 dalam seminggu terakhir trennya semakin menurun,” ucapnya.

Dia menambahkan, data per tanggal 1 Agustus, jumlah kasus di DKI Jakarta telah turun sebanyak 2.701 atau 0.33%. Tren tersebut patut menjadi pertimbangan pemerintah untuk menurunkan level PPKM di Jakarta.

"Pengusaha tetap pada komitmen yang tinggi, ketika pemerintah memberikan kelonggaran kami akan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat dan mendukung berbagai program pemerintah dalam memerangi Covid 19," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya