Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra/Net
Vaksinasi ketiga untuk tenaga kesehatan (nakes) harus dipercepat agar tidak lagi ada korban berjatuhan dari kalangan nakes yang kini menjadi garda terdepan penanganan pandemi Covid-19.
Begitu desak pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (2/8).
Desakan serupa disampaikan Yusril dalam webinar yang digelar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada Sabtu malam (31/7).
Sebanyak 2 ribu dokter dan pengamat hadir dalam webiner yang turut menampilkan Ketua Satgas Penanganan Covid PB IDI Prof Dr Zubairi Jurban; Ketua PB IDI Dr Daeng M. Faqih; dan Dr Norman Zainal sebagai pembicara.
Menurut Yusril, keterlambatan pemberian vaksin ketiga bagi nakes adalah masalah serius. Apalagi selama pandemi, lebih 600 dokter gugur dalam menunaikan tugas.
“Ribuan nakes lainnya mengalami nasib yang sama," ujarnya.
Ketika awal pandemi, nakes bekerja dengan alat pelindung diri (APD) di bawah standar, sehingga berisiko tertular. Para dokter dan nakes pun bekerja menyabung nyawa karena bekerja melampaui batas waktu kerja normal, kelelahan dan pembayaran insentif yang sering tertunda-tunda penyalurannya.
Yusril lantas mengingat pernyataan pemerintah yang sejak awal mengatakan akan menggunakan vaksin Moderna untuk vaksin ketiga para nakes.
Vaksin ini dikabarkan telah tiba di negara kita pada tanggal 11 Juli yang yang lalu dengan jumlah yang sudah lebih dari cukup untuk memvaksin 1,4 juta nakes yang ada di seluruh tanah air.
Namun sampai akhir 31 Juli 2021, belum ada kabar bahwa para nakes telah divaksin ketiga. Kalaupun ada, jumlahnya belum 1 persen dari jumlah nakes.
“Kalaupun tidak harus Moderna, vaksin lain yang tersedia dan boleh digunakan untuk vaksin ketiga seharusnya sudah lama digunakan," sambungnya.
Akibat keterlambatan itu, kata Yusril, korban yang jatuh di kalangan nakes semakin meningkat. Jika korban nakes meningkat, maka masyarakat yang menjadi korban akan terjadi peningkatan pula.
“Tiap hari kita mengucapkan "innalillah" karena begitu banyaknya saudara-saudara kita yang wafat akibat sarana dan prasarana penanganan covid yang kurang memadai," pungkasnya.
