Pembatasan pandemi Covid-19 yang diterapkan di Malaysia tidak menghentikan niat dari 200 hingga 300 warga untuk turun ke jalanan utama di pusat ibukota Kuala Lumpur pada akhir pekan ini (Sabtu, 31/7).
Para pengunjuk rasa yang berpakaian serba hitam itu menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Aksi tersebut diselenggarakan oleh koalisi kelompok pemuda dan masyarakat sipil, yang disebut Sekretariat Solidariti Rakyat.
Aksi unjuk rasa itu dilakukan saat Muhyiddin menghadapi krisis konstitusional di tengah tekanan untuk mundur setelah bentrok dengan Raja Sultan Abdullah Ahmad Shah.
Untuk diketahui bahwa pada Kamis (29/7), Istana bersikeras bahwa Raja tidak mendukung langkah sepihak pemerintah untuk menarik peraturan di bawah keadaan darurat yang dia nyatakan pada bulan Januari lalu. Keadaan darurat itu sendiri akan berakhir pada hari Minggu (1/8).
Di tengah situasi tersebut muncul seruan, bahkan dari sekutu Muhyiddin sendiri, agar dia mundur.
Kondisi semakin memanas ketika ratusan pengunjuk rasa pun turun ke jalan untuk menyuarakan hal serupa.
Selain itu, para pengunjuk rasa juga menyerukan sidang parlemen penuh dan moratorium pinjaman bank otomatis untuk meringankan kesulitan yang dipicu oleh penguncian akibat Covid-19 yang sedang berlangsung di negeri jiran.
Akibat unjuk rasa itu, jalan-jalan di sekitar Dataran Merdeka pun ditutup saat pengunjuk rasa melakukan aksinya. Selain itu, menurut kabar yang dimuat media Malaysia,
The Straits Times, polisi lalu lintas dan polisi berpakaian preman terlihat berjaga di sejumlah lokasi. Sementara itu, sejumlah tentara yang mengenakan topi pengaman berwarna putih dan petugas medis yang mengenakan topi pengaman berwarna merah juga hadir di sejumlah lokasi.
Sementara itu, Kepala polisi Kuala Lumpur Azmi Abu Kassim memperingatkan bahwa mereka yang melanggar prosedur operasi standar akan menghadapi tindakan polisi. Dia juga menjelaskan bahwa sejauh ini pihaknya belum menerima aplikasi atau pemberitahuan dari panitia penyelenggara pertemuan terkait aksi tersebut.
