Berita

Epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono/Net

Politik

Jokowi Bilang Rakyat Sudah Menjerit karena PPKM Darurat, Epidemiolog UI: Lalu Apa yang Bisa Kita Lakukan Pak?

JUMAT, 30 JULI 2021 | 17:45 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Rakyat yang menjerit karena diterapkannya PPKM Darurat dijadikan alasan oleh Presiden Joko Widodo untuk mempertegas sikap pemerintah yang tidak ingin mengambil langkah lockdown.

Sejumlah kalangan langsung merespon pernyataan Jokowi tersebut, yang kebanyakan melontarkan kritik.

Namun, seorang epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono, menyampaikan sebuah pertanyaan kepada Jokowi terkait cara yang efektif untuk mengendalikan Covid-19.


"Apa sih yang kita bisa lakukan untuk kendalikan pandemi yang sudah semakin mengganas ke seluruh penjuru Republik Pak Jokowi? Saya tanya serius ya Pak," ujar Pandu Riono melalui akun Twitternya, Jumat (30/7).

Jokowi menyinggug perihal lockdown dan PPKM Darurat saat memberikan sambutan dalam acara Pemberian Banpres Produktif Usaha Mikro, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (30/7).

Dalam kesempatan tersebut Jokowi menyatakan bahwa saat dilaksanakannya PPKM Darurat sejak 3 Juli hingga 20 Juli masyarakat sudah menjerit, sehingga ia menilai PPKM Darurat sama dengan semi-lockdown.

"Kalau lockdown bisa kita bayangkan! Dan (lockdown) belum bisa menjamin juga masalah (penyebaran virus corona) selesai," ujar Jokowi.

Atas alasan itu, Jokowi menganggap strategi karantina wilayah atau lockdown juga tidak menjamin penyebaran virus Covid-19 di tengah masyarakat bisa dihentikan.

Sehingga PPKM Darurat dia anggap sebagai strategi terbaik untuk menekan laju penularan virus, dan sembari memperbaiki kondisi perekonomian domestik.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya