Warga Myanmar mengantre untuk mendapat oksigen/Net
Situasi pandemi Covid-19 di Myanmar semakin mengkhawatirkan dan mengerikan. Diperkirakan, setengah dari total 54 juta populasi di Myanmar dapat terinfeksi Covid-19 dalam dua pekan ke depan.
Perkiraan sekaligus peringatan itu diberikan oleh Inggris kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada Kamis (29/7).
Inggris yang menginisiasi pertemuan itu berupaya mencari solusi atas situasi Covid-19 di Myanmar yang dinilainya mengerikan, khususnya setelah kudeta militer pada awal Februari.
Lewat seruannya, Inggris mendesak Dewan memastikan agar Resolusi 2565 dapat segera diterapkan, di mana gencatan senjata perlu dilakukan agar Myanmar dapat menerima pengiriman vaksin Covid-19 yang aman.
"Sangat penting bagi kami untuk mempertimbangkan bagaimana menerapkannya," ujar Dutabesar Inggris untuk PBB Barbara Woodward, seperti dikutip
AFP.
Setelah menghadapi kudeta militer, penanganan Covid-19 di Myanmar kacau, dengan banyak tenaga medis yang juga ikut melakukan aksi protes anti-kudeta.
Selain itu, banyak rumah sakit tidak memiliki perlengkapan yang memadai untuk mengatasi beban kasus yang terus melonjak. PBB memperkirakan, hanya 40 persen fasilitas perawatan kesehatan Myanmar yang masih dapat berfungsi.
PBB juga memperkirakan, pasukan militer telah melakukan setidaknya 260 serangan terhadap personel dan fasilitas medis, menahan setidaknya 67 tenaga kesehatan.
"Dengan gelombang baru Covid-19 yang menyebar seperti api di seluruh negeri, sangat disayangkan bahwa lebih banyak nyawa akan hilang karena militer Myanmar mempersenjatai Covid-19 untuk melawan rakyat," kata jurubicara pemerintah persatuan nasional Susanna Hla Hla Soe.
Sementara itu, junta militer saat ini mengumumkan tengah berusaha mencari bantuan dari negara-negara sahabat untuk menangani Covid-19.
Data pemerintah militer menunjukkan, Myanmar sudah memvaksinasi 1,75 juta orang. Mayoritas divaksinasi dengan vaksin bantuan dari China.
