Berita

Ketua DPR RI, Puan Maharani/Ist

Politik

Ketua DPR RI Minta Pemerintah Bangun Dan Jaga Kepercayaan Rakyat

SELASA, 27 JULI 2021 | 14:17 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Perubahan atau penyesuaian kebijakan yang kerap dilakukan pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus mendapat dukungan, atau sebisanya mencegah terjadinya penurunan kepercayaan masyarakat.

Potensi penurunan kepercayaan ini harus dicegah oleh pemerintah. Bukan hanya dengan hasil akhir kebijakan yang harus baik, tetapi juga lewat proses yang bisa dipercaya masyarakat.

“Bangun kepercayaan masyarakat mulai dari prosesnya, sampai masyarakat akhirnya merasakan langsung dampak positif dari kebijakan tersebut,” kata Ketua DPR RI, Puan Maharani, di Jakarta, Selasa (27/7).


Puan melanjutkan, upaya membangun kepercayaan masyarakat, misalnya dalam kebijakan PPKM Level 4 yang disesuaikan, jangan sampai dicederai oleh hal-hal yang kontraprodukif dalam prosesnya. Seperti penurunan jumlah pemeriksaan (testing) di saat-saat krusial seperti ini.

“Kalau jumlah kasus harian turun, tapi jumlah testing turun, masyarakat mungkin akan bilang 'ah kasus turun karena testingnya diturunkan'. Pandangan-pandangan seperti ini sebisa mungkin diantisipasi pemerintah agar tidak menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani pandemi,” tutur Puan.

Antisipasi tersebut, caranya jelas dengan tidak boleh menurunkan testing selama masa darurat ini, apalagi di bawah standar yang berlaku. Menurut Puan, testing bukan hanya harus ditingkatkan secara nasional, tetapi perlu dimonitor per daerah.

“Target testing harus lebih besar untuk daerah level 4 dan zona merah,” imbuhnya.

Monitoring data testing per daerah ini penting sebagai dasar pengambilan kebijakan ‘buka-tutup’ per daerah ke depannya. Sebab, jika testing kurang, dan banyak jumlah kasus yang tidak terungkap, ini bisa menjadi bom waktu di kemudian hari.

Selain itu, pemerintah juga harus bisa menjelaskan dengan rinci aturan-aturan baru yang menjadi sorotan masyarakat, misalnya aturan makan di warung maksimal 20 menit dalam penyesuaian PPKM Level 4.

“Pemerintah harus bisa menjelaskan mengapa aturan batasan waktu makan tersebut bisa dianggap efektif untuk mencegah penularan. Kemudian soal teknis pengawasannya bagaimana? Apakah hanya perlu kesadaran masyarakat atau bagaimana? Ini harus dijelaskan rinci,” kata Puan.

“Kalau ini dibiarkan tanpa penjelasan dan akhirnya hanya menjadi lelucon di tengah masyarakat, saya khawatir ini justru akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujar alumnus Universitas Indonesia ini.

Ditambahkan mantan Menko PMK ini, membangun kepercayaan juga bisa dilakukan pemerintah lewat pelibatan masyarakat. Misalnya lewat program-program pemberdayaan masyarakat. Seperti dapur umum dan bantuan untuk masyarakat yang sedang isolasi mandiri.

“Pelibatan masyarakat akan mengubah paradigma bahwa pandemi ini bukan hanya masalah pemerintah, tetapi masalah kita bersama, sehingga kita semua jugalah yang harus bergotong-royong untuk sama-sama keluar dari masa-masa sulit ini,” demikian Puan Maharani.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya