Berita

Warga Hungaria melakukan aksi protes atas penggunaan spyware Pegasus oleh pemerintah terhadap jurnalis hingga aktivis/Net

Dunia

Pemerintahnya Ikut Gunakan Pegasus, Warga Hungaria Lancarkan Protes: Victator!

SELASA, 27 JULI 2021 | 09:44 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Warga Hungaria dibuat geram oleh pemerintah yang diduga ikut menggunakan spyware Pegasus buatan Israel untuk memata-matai jurnalis, pengacara, hingga kritikus.

Sekitar 1.000 orang warga Hungaria berkumpul di House of Terror Museum, Budapest yang memperingati korban Nazisme dan Komunisme. Mereka juga berkumpul di markas Partai Fidesz yang saat ini berkuasa.

Sembari mengkritik Perdana Menteri Viktor Orban. Beberapa pengunjuk rasa meneriakkan "Victator!" sebagai sindiran atas perilaku Orban yang dianggap mereka seperti diktator.


"Ini adalah pukulan terakhir bagi saya. Ini mengingatkan saya pada sistem komunis, dan menunjukkan bahwa negara ini memisahkan diri dari Barat dan hanyut ke Timur," kata seorang pengunjuk rasa, Marcell Csupor, seperti dikutip Reuters.

Menurut anggota partai oposisi Momentum, Miklos Hajnal, kasus Pegasus merupakan skandal terbesar di Hungaria sejak transisi demokrasi mereka pada 1990.

"Ini tidak dapat diterima di negara di mana orang tahu bagaimana rezim sosialis dulu bekerja. Ada alasan untuk keberadaan layanan keamanan, tetapi itu tidak bisa hanya untuk berpegang teguh pada kekuasaan," tegasnya.

Baru-baru ini, sebuah laporan dari sekelompok 17 organisasi media internasional dan Amnesty International mengungkap bahwa spyware Pegasus buatan perusahaan Israel, NSO, telah digunakan untuk meretas ponsel milik jurnalis, aktivis, politisi, hingga pengusaha.

Kemudian Direkt36, mitra Hungaria dalam kelompok media, mengaku pihaknya telah menjadi sasaran pengawasan pemerintah, termasuk jurnalis, pengusaha, pengacara, dan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan.

Jaksa Hungaria telah meluncurkan penyelidikan atas beberapa pengaduan yang diterima sejak laporan tersebut.

Sementara itu, NSO berdalih produknya dimaksudkan hanya untuk digunakan oleh badan-badan intelijen dan penegak hukum pemerintah untuk memerangi terorisme dan kejahatan.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya