Berita

Warga Hungaria melakukan aksi protes atas penggunaan spyware Pegasus oleh pemerintah terhadap jurnalis hingga aktivis/Net

Dunia

Pemerintahnya Ikut Gunakan Pegasus, Warga Hungaria Lancarkan Protes: Victator!

SELASA, 27 JULI 2021 | 09:44 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Warga Hungaria dibuat geram oleh pemerintah yang diduga ikut menggunakan spyware Pegasus buatan Israel untuk memata-matai jurnalis, pengacara, hingga kritikus.

Sekitar 1.000 orang warga Hungaria berkumpul di House of Terror Museum, Budapest yang memperingati korban Nazisme dan Komunisme. Mereka juga berkumpul di markas Partai Fidesz yang saat ini berkuasa.

Sembari mengkritik Perdana Menteri Viktor Orban. Beberapa pengunjuk rasa meneriakkan "Victator!" sebagai sindiran atas perilaku Orban yang dianggap mereka seperti diktator.


"Ini adalah pukulan terakhir bagi saya. Ini mengingatkan saya pada sistem komunis, dan menunjukkan bahwa negara ini memisahkan diri dari Barat dan hanyut ke Timur," kata seorang pengunjuk rasa, Marcell Csupor, seperti dikutip Reuters.

Menurut anggota partai oposisi Momentum, Miklos Hajnal, kasus Pegasus merupakan skandal terbesar di Hungaria sejak transisi demokrasi mereka pada 1990.

"Ini tidak dapat diterima di negara di mana orang tahu bagaimana rezim sosialis dulu bekerja. Ada alasan untuk keberadaan layanan keamanan, tetapi itu tidak bisa hanya untuk berpegang teguh pada kekuasaan," tegasnya.

Baru-baru ini, sebuah laporan dari sekelompok 17 organisasi media internasional dan Amnesty International mengungkap bahwa spyware Pegasus buatan perusahaan Israel, NSO, telah digunakan untuk meretas ponsel milik jurnalis, aktivis, politisi, hingga pengusaha.

Kemudian Direkt36, mitra Hungaria dalam kelompok media, mengaku pihaknya telah menjadi sasaran pengawasan pemerintah, termasuk jurnalis, pengusaha, pengacara, dan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan.

Jaksa Hungaria telah meluncurkan penyelidikan atas beberapa pengaduan yang diterima sejak laporan tersebut.

Sementara itu, NSO berdalih produknya dimaksudkan hanya untuk digunakan oleh badan-badan intelijen dan penegak hukum pemerintah untuk memerangi terorisme dan kejahatan.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Izin Dicabut, Toba Pulp Bongkar Dokumen Penghargaan dari Menteri Raja Juli

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:08

Prabowo Hadiri Forum Bisnis dan Investasi di Lancaster House

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:04

Bonjowi Desak KIP Hadirkan Jokowi dan Pratikno

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:57

15 Anggota Fraksi PDIP DPR Dirotasi, Siapa Saja?

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:50

Pramugari Florencia 13 Tahun Jadi Bagian Wings Air

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:35

Inggris Setuju Kerja Sama Bangun 1.500 Kapal Ikan untuk Nelayan RI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:31

Bukan Presiden, Perry Warjiyo Akui yang Usul Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:30

Wakil Kepala Daerah Dipinggirkan Setelah Pilkada

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:22

Konflik Agraria di Kawasan Hutan Tak Bisa Diselesaikan Instan

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:20

Krisis Bukan pada Energi, tapi Tata Kelola yang Kreatif

Rabu, 21 Januari 2026 | 16:54

Selengkapnya