Berita

Warga Hungaria melakukan aksi protes atas penggunaan spyware Pegasus oleh pemerintah terhadap jurnalis hingga aktivis/Net

Dunia

Pemerintahnya Ikut Gunakan Pegasus, Warga Hungaria Lancarkan Protes: Victator!

SELASA, 27 JULI 2021 | 09:44 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Warga Hungaria dibuat geram oleh pemerintah yang diduga ikut menggunakan spyware Pegasus buatan Israel untuk memata-matai jurnalis, pengacara, hingga kritikus.

Sekitar 1.000 orang warga Hungaria berkumpul di House of Terror Museum, Budapest yang memperingati korban Nazisme dan Komunisme. Mereka juga berkumpul di markas Partai Fidesz yang saat ini berkuasa.

Sembari mengkritik Perdana Menteri Viktor Orban. Beberapa pengunjuk rasa meneriakkan "Victator!" sebagai sindiran atas perilaku Orban yang dianggap mereka seperti diktator.

"Ini adalah pukulan terakhir bagi saya. Ini mengingatkan saya pada sistem komunis, dan menunjukkan bahwa negara ini memisahkan diri dari Barat dan hanyut ke Timur," kata seorang pengunjuk rasa, Marcell Csupor, seperti dikutip Reuters.

Menurut anggota partai oposisi Momentum, Miklos Hajnal, kasus Pegasus merupakan skandal terbesar di Hungaria sejak transisi demokrasi mereka pada 1990.

"Ini tidak dapat diterima di negara di mana orang tahu bagaimana rezim sosialis dulu bekerja. Ada alasan untuk keberadaan layanan keamanan, tetapi itu tidak bisa hanya untuk berpegang teguh pada kekuasaan," tegasnya.

Baru-baru ini, sebuah laporan dari sekelompok 17 organisasi media internasional dan Amnesty International mengungkap bahwa spyware Pegasus buatan perusahaan Israel, NSO, telah digunakan untuk meretas ponsel milik jurnalis, aktivis, politisi, hingga pengusaha.

Kemudian Direkt36, mitra Hungaria dalam kelompok media, mengaku pihaknya telah menjadi sasaran pengawasan pemerintah, termasuk jurnalis, pengusaha, pengacara, dan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan.

Jaksa Hungaria telah meluncurkan penyelidikan atas beberapa pengaduan yang diterima sejak laporan tersebut.

Sementara itu, NSO berdalih produknya dimaksudkan hanya untuk digunakan oleh badan-badan intelijen dan penegak hukum pemerintah untuk memerangi terorisme dan kejahatan.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Sekda Jabar akan Tindak Pelaku Pungli di Masjid Raya Al Jabbar

Rabu, 17 April 2024 | 03:41

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

UPDATE

Samsung Solve for Tomorrow 2024, Momentum untuk Dorong Peningkatan Literasi Digital

Sabtu, 27 April 2024 | 11:48

Paguyuban Warung Madura: Harusnya Kami Dilindungi Bukan Diberangus!

Sabtu, 27 April 2024 | 11:36

PIS Sukses Tekan Emisi 25,4 Ribu Ton Setara CO2

Sabtu, 27 April 2024 | 11:18

Sam Altman hingga Sundar Pichai Gabung Dewan Keamanan AI Amerika Serikat

Sabtu, 27 April 2024 | 10:59

OASA Perkuat Modal di Anak Usaha Rp69 Miliar

Sabtu, 27 April 2024 | 10:41

Ilham Bintang: Prabowo Siap-Siap Beli Obat Anti Resah

Sabtu, 27 April 2024 | 10:37

Induk Perusahaan Google Bagi-bagi Dividen untuk Pertama Kali

Sabtu, 27 April 2024 | 10:29

KPU Sewa 8 Kantor Hukum Hadapi Perselisihan Pileg 2024

Sabtu, 27 April 2024 | 10:20

Blinken: Amerika Tidak Bermaksud Menghambat Tiongkok Lewat Pembatasan Ekspor Chip

Sabtu, 27 April 2024 | 10:18

Realisasi Anggaran untuk IKN Capai Rp4,3 Triliun per April 2024

Sabtu, 27 April 2024 | 10:02

Selengkapnya