Berita

Warga Hungaria melakukan aksi protes atas penggunaan spyware Pegasus oleh pemerintah terhadap jurnalis hingga aktivis/Net

Dunia

Pemerintahnya Ikut Gunakan Pegasus, Warga Hungaria Lancarkan Protes: Victator!

SELASA, 27 JULI 2021 | 09:44 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Warga Hungaria dibuat geram oleh pemerintah yang diduga ikut menggunakan spyware Pegasus buatan Israel untuk memata-matai jurnalis, pengacara, hingga kritikus.

Sekitar 1.000 orang warga Hungaria berkumpul di House of Terror Museum, Budapest yang memperingati korban Nazisme dan Komunisme. Mereka juga berkumpul di markas Partai Fidesz yang saat ini berkuasa.

Sembari mengkritik Perdana Menteri Viktor Orban. Beberapa pengunjuk rasa meneriakkan "Victator!" sebagai sindiran atas perilaku Orban yang dianggap mereka seperti diktator.


"Ini adalah pukulan terakhir bagi saya. Ini mengingatkan saya pada sistem komunis, dan menunjukkan bahwa negara ini memisahkan diri dari Barat dan hanyut ke Timur," kata seorang pengunjuk rasa, Marcell Csupor, seperti dikutip Reuters.

Menurut anggota partai oposisi Momentum, Miklos Hajnal, kasus Pegasus merupakan skandal terbesar di Hungaria sejak transisi demokrasi mereka pada 1990.

"Ini tidak dapat diterima di negara di mana orang tahu bagaimana rezim sosialis dulu bekerja. Ada alasan untuk keberadaan layanan keamanan, tetapi itu tidak bisa hanya untuk berpegang teguh pada kekuasaan," tegasnya.

Baru-baru ini, sebuah laporan dari sekelompok 17 organisasi media internasional dan Amnesty International mengungkap bahwa spyware Pegasus buatan perusahaan Israel, NSO, telah digunakan untuk meretas ponsel milik jurnalis, aktivis, politisi, hingga pengusaha.

Kemudian Direkt36, mitra Hungaria dalam kelompok media, mengaku pihaknya telah menjadi sasaran pengawasan pemerintah, termasuk jurnalis, pengusaha, pengacara, dan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan.

Jaksa Hungaria telah meluncurkan penyelidikan atas beberapa pengaduan yang diterima sejak laporan tersebut.

Sementara itu, NSO berdalih produknya dimaksudkan hanya untuk digunakan oleh badan-badan intelijen dan penegak hukum pemerintah untuk memerangi terorisme dan kejahatan.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Lazismu Kupas Fikih Dam Haji: Daging Jangan Menumpuk di Satu Titik

Jumat, 15 Mei 2026 | 02:12

Telkom Gandeng ZTE Perkuat Pengembangan Infrastruktur Digital

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:51

Menerima Dubes Swedia

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:34

DPD Minta Pergub JKA Dikaji Ulang dan Kedepankan Musyawarah di Aceh

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:17

Benarkah Negeri ini Dirusak Pak Amien?

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:42

Pendidikan Tinggi sebagai Arena Mobilitas Vertikal Simbolik

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:37

KNMP Diharapkan Mampu Wujudkan Hilirisasi Perikanan

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:22

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Pembangunan SR Masuk Fase Darurat, Ditarget Rampung Juni 2026

Kamis, 14 Mei 2026 | 23:33

Harga Minyakita Masih Tinggi, Pengangkatan Wamenko Pangan Dinilai Percuma

Kamis, 14 Mei 2026 | 23:18

Selengkapnya