Berita

Warga Hungaria melakukan aksi protes atas penggunaan spyware Pegasus oleh pemerintah terhadap jurnalis hingga aktivis/Net

Dunia

Pemerintahnya Ikut Gunakan Pegasus, Warga Hungaria Lancarkan Protes: Victator!

SELASA, 27 JULI 2021 | 09:44 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Warga Hungaria dibuat geram oleh pemerintah yang diduga ikut menggunakan spyware Pegasus buatan Israel untuk memata-matai jurnalis, pengacara, hingga kritikus.

Sekitar 1.000 orang warga Hungaria berkumpul di House of Terror Museum, Budapest yang memperingati korban Nazisme dan Komunisme. Mereka juga berkumpul di markas Partai Fidesz yang saat ini berkuasa.

Sembari mengkritik Perdana Menteri Viktor Orban. Beberapa pengunjuk rasa meneriakkan "Victator!" sebagai sindiran atas perilaku Orban yang dianggap mereka seperti diktator.


"Ini adalah pukulan terakhir bagi saya. Ini mengingatkan saya pada sistem komunis, dan menunjukkan bahwa negara ini memisahkan diri dari Barat dan hanyut ke Timur," kata seorang pengunjuk rasa, Marcell Csupor, seperti dikutip Reuters.

Menurut anggota partai oposisi Momentum, Miklos Hajnal, kasus Pegasus merupakan skandal terbesar di Hungaria sejak transisi demokrasi mereka pada 1990.

"Ini tidak dapat diterima di negara di mana orang tahu bagaimana rezim sosialis dulu bekerja. Ada alasan untuk keberadaan layanan keamanan, tetapi itu tidak bisa hanya untuk berpegang teguh pada kekuasaan," tegasnya.

Baru-baru ini, sebuah laporan dari sekelompok 17 organisasi media internasional dan Amnesty International mengungkap bahwa spyware Pegasus buatan perusahaan Israel, NSO, telah digunakan untuk meretas ponsel milik jurnalis, aktivis, politisi, hingga pengusaha.

Kemudian Direkt36, mitra Hungaria dalam kelompok media, mengaku pihaknya telah menjadi sasaran pengawasan pemerintah, termasuk jurnalis, pengusaha, pengacara, dan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan.

Jaksa Hungaria telah meluncurkan penyelidikan atas beberapa pengaduan yang diterima sejak laporan tersebut.

Sementara itu, NSO berdalih produknya dimaksudkan hanya untuk digunakan oleh badan-badan intelijen dan penegak hukum pemerintah untuk memerangi terorisme dan kejahatan.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya