Mendagri Mohon Kerjasama Dari Pihak Non-Pemerintah Untuk Efektifkan PPKM Level 4

Untuk mencapai efektvitas Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, pemerintah memohon kerjasama dari semua pihak, termasuk non-pemerintah, agar dapat bekerjasama dalam hal pelaksanannya di lapangan.

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M. Tito Karnavian saat menyampaikan Instruksi Mendagri yang mengatur PPKM Level 4 di Jawa-Bali, dan luar Jawa-Bali yang berlaku hingga 2 Agustus 2021.

Pemerintah kata Tito, memahami dan mengetahui bahwa masyarakat sedang mengalami tekanan di situasi krisis kesehatan dan masalah ekonomi.

"Tapi juga kita memerlukan mendisplinkan masyarakat kita, karena kunci utamanya adalah justru di bagian hulu adalah kedisiplinan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan," ujar Tito dalam jumpa pers virtual bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Sosial Tri Rismaharini, Senin (26/7).

Selain itu, bekas Kapolri ini juga memohon kerjasama dari kelompok-kelompok masyarakat yang dirasa mampu mengedukasi masyarakat untuk bisa patuh dengan kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat di luar rumah selama masa pandemi Covid-19 yang masih melonjak di Indonesia.

"Jadi kita mohon juga kerjasama dari semua pihak, termasuk non pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, ormas, OKP (organisasi kepemudaan), mari kita bekerja bersama-sama, agar kebijakan pembatasan ini yang memang tidak enak, tapi harus kita lakukan dapat betul-betul efektif," jelas Tito.

Dengan kerja sama semua pihak, Tito berharap pada masa akhir perpanajangan PPKM Level 4 yang jatuh pada 2 Agustus nanti, penyebaran Covid-19 dan angka positivity rate juga melandai.

"Dan kemudian bisa menekan angka kematian. Dengan demikian kita, kita berharap kalau ini efektif semua, kita bisa bergerak bersama-sama, tentu kita harapkan ke depan, levelnya akan makin turun lagi. Sehingga akan membuka ruang bagi kita untuk beraktivitas termasuk aktivitas ekonomi," pungkas Tito.