Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies, Gde Siriana Yusuf/Ist
Pemilihan pemerintah untuk lebih banyak mendatangkan vaksin Sinovac dibanding dari produsen lainnya sudah menjadi hal yang dipertanyakan publik sejak awal kedatangan vaksin tersebut ke tanah air.
Tak hanya soal efikasi yang lebih rendah, soal harga pun jadi pertanyaan besar publik kenapa pemerintah ngotot lebih banyak mendatangkan Sinovac untuk menjalankan program vaksinasi.
Inilah yang jadi sorotan tajam Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies, Gde Siriana Yusuf.
Dipaparkan Gde Siriana, Menkeu Sri Mulyani Indrawati (SMI) telah mengeluarkan anggaran Rp 633,8 miliar untuk 3 juta dosis vaksin Sinovac yang tiba pada akhir 2020 lalu.
Artinya, harga per 1 dosis vaksin Sinovac adalah Rp 211.267, rinci Gde Siriana.
Padahal, lanjutnya, harga vaksin AstraZeneca jauh lebih murah dari Sinovac. Yakni sebesar 3-4 dolar AS atau setara Rp 43.222 hingga Rp 57.620 saja per dosisnya (kurs Rp 14.479 per dolar AS).
Sedangkan dari 10 tahap kedatangan vaksin yang dibeli Indonesia, 6 tahap adalah pengiriman Sinovac. Totalnya mencapai 23 juta dosis vaksin jadi, 47 juta dosis bentuk bahan baku (bulk), dan 1,5 juta dosis bentuk setengah jadi.
Putusan ini memang memicu banyak pertanyaan. Karena dari sisi efikasi, vaksin AstraZeneca jelas lebih tinggi dari Sinovac, dan masuk rekomendasi WHO.
"Kalau kita hitung selisih harga (Rp 211 ribu-Rp 50 ribu) dan jumlah vaksin jadi 3 juta dosis, maka nilainya lebih dari Rp 480 miliar. Belum lagi harga Sinovac yang berbentuk Bulk dan setengah jadi," sebut Gde Siriana kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (26/7).
Nah, jika harga lebih murah dan efikasi lebih tinggi, kata Gde Siriana, kenapa mesti beli Sinovac banyak-banyak?
"Saya enggak tahu apakah menurut SMI ini sebagai pemborosan? Padahal SMI bisa cek di bea cukai Turki dan Brasil, berapa harga Sinovac masuk ke sana," jelasnya.
"Atau SMI tahu siapa yang sedang dagang vaksin?" tandas Gde Siriana.
