Berita

Kota Arnhem pada pekan ini memutuskan rantai kerjasama tersebut dengan Wuhan karena perlakuan pemerintah China terhadap kelompok Uighur di Xinjiang/Net

Dunia

Buntut 'Genosida' Uighur, Arnhem Putus Hubungan Sister City Dengan Wuhan

JUMAT, 23 JULI 2021 | 23:26 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Isu penindasan terhadap kelompok minoritas Uighur di China kembali berbuntut panjang. Kali ini menyangkut hubungan sister city atau kota kembar yang dijalin antara kota Arnhem di Belanda dan kota Wuhan di China.

Kota Arnhem pada pekan ini memutuskan rantai kerjasama tersebut dengan Wuhan karena perlakuan pemerintah China terhadap kelompok Uighur di Xinjiang. Pemerintah kota Arnhem bahkan menyebutnya sebagai bentuk "genosida".

Untuk diketahui, sister city adalah konsep penggandengan dua kota yang berbeda lokasi dan administrasi politik dengan tujuan menjalin hubungan budaya dan kontak sosial antar penduduk. Sister city umumnya memiliki persamaan keadaan demografi dan masalah-masalah yang dihadapi.


Langkah terbaru pemerintah kota Arnhem untuk memutus hubungan sister city itu diambil setelah mayoritas dewan kota Arnhem memberikan suara menentang rencana walikota untuk melanjutkan hubungan dengan Wuhan dan tetap berdialog dengan China tentang hak asasi manusia. Mayoritas dari mereka memilih untuk segera memutuskan hubungan dengan Wuhan.

"Kami percaya bahwa pelanggaran hak asasi manusia terjadi dalam skala besar di China dan situasi Uighur dan minoritas lainnya di China memburuk dari hari ke hari dan bahwa dalam keadaan ini tidak bermoral untuk mempertahankan hubungan kota dengan China," begitu kutipan pernyataan tersebut sebagaimana dimuat New Indian Express pada Jumat (23/7).

Pada saat yang bersamaan, Majelis Rendah parlemen Belanda juga setuju bahwa cara China memperlakukan orang Uyghur harus disebut genosida.

“Ini melibatkan pelanggaran mengerikan terhadap minoritas Muslim Uyghur. Kita tidak boleh berbasa-basi dan menyebutnya genosida,” begitu kata salah seorang anggota parlemen D66 Sjoerd Sjoerdsma.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya