Taliban: Demi Kesepakatan Damai, Presiden Afghanistan Harus Mundur

Perdamaian di tanah Afghanistan tidak akan tercipta sebelum ada pemerintah baru yang dinegosiasikan di Kabul. Oleh karena itu, Presiden Afghanistan saat ini, Ashraf Ghani, perlu lengser dari kursi jabatannya.

Begitu klaim yang digaungkan dari pihak Taliban pekan ini.

Dalam sebuah wawancara dengan Associated Press, jurubicara Taliban Suhail Shaheen yang juga merupakan anggota tim perunding Taliban, menjelaskan sikap yang diambil pihaknya tentang apa yang harus terjadi selanjutnya di Afghanistan.

Meski begitu, dia mengklaim bahwa Taliban tidak akan memonopoli kekuasaan.

Kata Shaheen, Taliban akan meletakkan senjata mereka ketika pemerintah yang dinegosiasikan yang dapat diterima oleh semua pihak dalam konflik, ditempatkan di Kabul dan pemerintahan Ghani mundur.

“Saya ingin memperjelas bahwa kami tidak percaya pada monopoli kekuasaan karena pemerintah mana pun yang (berusaha) untuk memonopoli kekuasaan di Afghanistan di masa lalu, bukanlah pemerintah yang berhasil,” kata Shaheen.

“Jadi kami tidak ingin mengulang formula yang sama," jelasnya.

Tetapi dia juga menekankan bahwa pihaknya tidak akan berkompromi dengan kelanjutan pemerintahan Ghani. DIa menyebut pemerintahan Ghani sebagai penjual perang. Dia jugam menyebut bahwa Ghani menggunakan pidato di omen Hari Raya Idul Adha kemarin untuk menjanjikan serangan terhadap Taliban.

Shaheen bahkan membangkitkan kebali tuduhan penipuan yang mewarnai peilihan Ghani di pemilu 2019 lalu.

Setelah pemungutan suara itu, baik Ghani maupun saingannya Abdullah Abdullah menyatakan diri mereka sebagai presiden. Setelah kesepakatan kompromi, Abdullah sekarang berada di kursi nomor dua di pemerintahan dan mengepalai dewan rekonsiliasi.

Di sisi lain, Ghani kerap menegaskan bahwa dia akan tetap menjabat sampai pemilihan baru dapat menentukan pemerintahan berikutnya.