Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha/Net
Ketidakpuasan atas penanganan pemerintah Thailand terhadap pandemi Covid-19 yang disuarakan sejumlah selebritis berbuah laporan hukum dari Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha.
Hal itu salah satunya dialamatkan kepada Rapper Danupa 'Milli' Kanaterrakul, yang dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik setelah melakukan kritik terhadap Prayut di akun media sosial miliknya.
Kanaterrakul (18), tiba di kantor polisi Nang Lerng di Bangkok pada Kamis (22/7) pagi waktu setempat. Kedatangannya merupakan tindak lanjut atas pemanggilan dirinya atas cuitannya di Twitter tentang penanganan Jenderal Prayut terhadap situasi Covid-19 pada Juni lalu.
Usai diperiksa dia kemudian mengakui tuduhan itu dan membayar denda sebesar 2.000 baht atau sekitar 882 ribu rupiah.
Apiwat Kanthong, yang mengepalai salah satu komite Prayut, mengajukan pengaduan terhadapnya pada 9 Juli atas nama perdana menteri.
Tindakan tersebut mendapat kritikan dari Asisten Prof Pornsant Liangboonlertchai di Fakultas Hukum Universitas Chulalongkorn. Dia mengatakan kabinet, termasuk Jenderal Prayut, adalah entitas publik atau pejabat publik yang mewakili rakyat, bukan entitas swasta.
Tokoh Thailand lainnya, Tongthong Chandransu, mantan dekan Fakultas Hukum di Universitas Chulalongkorn, juga memposting di Facebook: "Pemerintah bukanlah badan hukum. Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat menjadi pihak yang dirugikan dalam kasus pidana."
Letnan Jenderal Pol Piya Tavichai, wakil kepala polisi Bangkok, mengatakan polisi sedang mempertimbangkan tuduhan serupa terhadap 25 selebriti lainnya. Beberapa dari mereka diajukan oleh tim Apiwat sementara yang lain diajukan oleh Sonthiya Sawasdi, seorang penasihat komite DPR untuk hukum, keadilan dan hak asasi manusia.
Pada Selasa (19/7), Menteri Ekonomi Digital Thailand, Chaiwut Thanakamanusorn memperingatkan orang-orang, terutama selebriti, agar tidak memposting "informasi palsu" di media sosial.
"Aktor adalah influencer atau figur publik yang dicintai masyarakat. Tolong jangan memanfaatkan keuntungan ini untuk agenda politik mereka dengan menyerang pemerintah. Itu sama saja dengan mendistorsi informasi dan menyebarkan berita palsu," katanya.
“Anda terus mengatakan banyak orang meninggal akibat Covid karena vaksin yang lebih rendah dan menyalahkan pemerintah. Benarkah? Tolong jangan melihat dari satu sisi. Anda harus memikirkan apa yang telah dilakukan pemerintah juga — pengadaan vaksin bagus yang memenuhi standar seperti yang dilakukan tetangga kita," tambahnya.
Tahun lalu, Jenderal Prayut menunjuk Apiwat untuk memimpin komite beranggotakan 10 orang yang bertugas memantau dan mengambil tindakan hukum terhadap orang-orang yang menyebarkan informasi palsu di media sosial tentang dia dan kabinetnya.
Hingga saat ini, pihaknya telah mengajukan ratusan pengaduan. Kritikus mengatakan pembentukan komite semacam itu mungkin tidak sah karena menggunakan uang pembayar pajak untuk menghentikan kritik, bahkan ketika kritik itu tidak bersifat pribadi.
Komite berwenang untuk mengajukan keluhan atas nama perdana menteri tanpa harus menunggu lampu hijaunya.
Sebagian besar dakwaan adalah pencemaran nama baik di bawah KUHP dan pelanggaran di bawah undang-undang kejahatan komputer. Beberapa di antaranya melibatkan penghinaan kerajaan.
