Berita

CJEU mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa pengusaha memiliki hak untuk melarang pekerja mengenakan simbol agama yang terlihat, termasuk jilbab/Net

Global

Kontroversi Penggunaan Jilbab Di Tempat Kerja, Jubir Erdogan: Fasisme Menyebar Ke Pengadilan UE

MINGGU, 18 JULI 2021 | 22:05 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Jurubicara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuduh Uni Eropa (UE) "menerima" masa lalu fasis di benua Eropa. Komentar itu muncul berkaitan dengan putusan pengadilan tinggi UE yang menyebut bahwa pengusaha atau pemilik bisnis dapat melarang penggunaan simbol agama di tempat kerja, termasuk jilbab.

Komentar itu dilontarkan oleh direktur komunikasi untuk kantor Presiden Erdogan Fahrettin Altun melalui Twitternya pada Sabtu (17/7). Menurutnya, Putusan yang disahkan minggu ini oleh Pengadilan Eropa (CJEU) adalah salah.

"Sebuah upaya untuk memberikan legitimasi kepada rasisme,” tegasnya.


“Tidak dapat dipercaya bahwa fasisme menyebar begitu saja ke pengadilan (UE)," sambungnya.

Sebelumnya pada Kamis (15/7), CJEU pada hari Kamis mengeluarkan keputusan penting yang menyatakan bahwa pengusaha yang memiliki kebutuhan tulus untuk menjaga netralitas agama memiliki hak untuk melarang pekerja mengenakan simbol agama yang terlihat.

Putusan ini dibuat setelah pengadilan meninjau dua kasus terpisah yang dibawa oleh dua wanita Muslim dari Jerman. Mereka adalah seorang kasir toko obat dan seorang pengasuh. Keduanya menuduh majikan mereka mendiskriminasi mereka dengan tidak mengizinkan mereka mengenakan jilbab saat bekerja.

Namun setelah ditinjau, CJEU menegaskan bahwa majikan dapat memiliki alasan yang sah untuk menegakkan aturan berpakaian yang netral agama dan diizinkan untuk melakukannya selama mereka memperlakukan simbol dari agama yang berbeda secara setara.

Sementara itu, seperti dikabarkan Russia Today, Erdogan dengan Partai AK yang menaunginya memiliki prinsip tegas mengenai nilai-nilai keislaman. Erdogan juga merupakan salah satu kritikus paling vokal dari apa yang dianggapnya sebagai bias Eropa terhadap Muslim.

Karena itulah, Kementerian Luar Negeri Turki pada Minggu (18/7) mengecam keras putusan CJEU.

"Contoh baru dari upaya untuk memberikan Islamofobia dan intoleransi terhadap Muslim identitas kelembagaan dan hukum di Eropa," begitu kutipan pernyataan tersebut.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

KPK Bekali Direksi BUMD DKI Pemahaman GCG dan BJR Cegah Risiko Hukum

Sabtu, 14 November 2026 | 00:28

Jangan Tergocek Manuver Politik Gibran Mundur

Sabtu, 14 November 2026 | 00:02

Amran Sulaiman, Puan hingga Anies Layak Jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:50

DPP KAMSRI Minta Prabowo Pertimbangkan Dasco jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:46

Dirut PT YVE Habitat Limo Dipolisikan

Jumat, 13 November 2026 | 23:22

Penggunaan Baterai sebagai Sumber Tenaga Kapal Belum Jadi Prioritas

Jumat, 13 November 2026 | 23:11

Aktivis Rizal Fadillah Meninggal Dunia di Bandung

Jumat, 13 November 2026 | 22:54

Prabowo Jamin Beasiswa Penuh bagi Anak Relawan Bencana yang Gugur

Jumat, 13 November 2026 | 22:37

PLN Perkuat Kemitraan Global untuk Percepat Program PLTS 100 GW dan Industri Hijau

Jumat, 13 November 2026 | 21:58

Respons Kemenkop, KB Bank Tegaskan Tidak Berencana Divestasi

Jumat, 13 November 2026 | 21:57

Selengkapnya