Berita

Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPP PKS Kurniasih Mufidayati/Net

Politik

PKS Ingatkan Pemerintah Wajib Selamatkan Ibu Hamil Terjangkit Covid-19

MINGGU, 18 JULI 2021 | 15:27 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Angka kematian ibu hamil dan bayi saat pandemi dikonfirmasi terus meningkat. Hal ini terlihat dari Jurnal dari St George's University of London data dari 40 studi di 17 negara.

Temuan jurnal ini terkonfirmasi terjadi di Indonesia. Angka kematian ibu hamil di Jawa Tengah pada 2020 meningkat menjadi 530 dibanding pada 2019 sebanyak 416 kasus.

Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) mencatat sebanyak 536 ibu hamil dinyatakan positif Covid-19 selama setahun terakhir. Dari jumlah tersebut, tiga persen di antaranya dinyatakan meninggal dunia.


Data itu dikumpulkan sejak April 2020 hingga April 2021.

Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPP PKS Kurniasih Mufidayati meminta prioritas pelayanan bagi ibu hamil terutama yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Prediksi POGI, kata Mufida, angka kematian ibu hamil terjangkit Covid-19 akan meningkat bulan Juni-Juli. Mengingat, dalam waktu dekat melihat banyak laporan ibu hamil meninggal karena positif Covid-19 karena tidak mendapat perawatan yang memadai karena Fayankes penuh.

"Jika ibu hamil meninggal kita kehilangan dua nyawa. Dan ingat, satu nyawa itu amat berarti. Ini bukan sekadar deretan angka laporan angk kematian. Perlu prioritas perawatan bagi ibu hamil yang terkonfirmasi positif Covid-19," ujar Mufida, Ahad (18/7).

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS ini menyarankan ada layanan khusus bagi pemeriksaan kehamilan secara rutin. Sebab sejak Pandemi, banyak ibu hamil yang enggan memeriksakan kehamilannya akibat takut tertular.

Selain itu ibu hamil yang terkonfirmasi positif masuk kategori rentan. Sehingga Mufida berpesan sebisa mungkin ada bed perawatan yang ditambah khusus bagi ibu hamil yang terkonfirmasi positif dan perlu  mendapat perawatan.

"Treatment bagi ibu hamil khusus harus ada dokter obgyn yang turut menangani selain tetap menyelesaikan gejala yang muncul akibat Covid-19. Ibu hamil terkonfirmasi positif Covid-19 adalah kelompok rentan sehingga menjadi prioritas bagi Fayankes,” tuturnya.

Mufida juga meminta agar ibu hamil menjadi prioritas penerima vaksin. Ia menegaskan, pemberian vaksin untuk ibu hamil aman dilakukan.

Meski demikian, pemerintah harus mengawal ketat vaksinasi pada ibu hamil dikawal oleh dokter spesialis kandungan.

"Vaksin adalah ikhtiar untuk melindungi ibu hamil selama pandemi. Jangan lupakan pemeriksaan rutin bagi kandungan. Dokter kandungan harus memberi jaminan aman dengan protkes yang ketat,” tutupnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

UPDATE

Restorative Justice Jadi Komedi saat Diucapkan Jokowi

Selasa, 27 Januari 2026 | 04:08

Pembentukan Dewan Perdamaian Trump Harus Dikritisi Dunia Islam

Selasa, 27 Januari 2026 | 04:00

Eggi Sudjana Pengecut, Mau Cari Aman Sendiri

Selasa, 27 Januari 2026 | 03:15

Beasiswa BSI Maslahat Sentuh Siswa Dhuafa

Selasa, 27 Januari 2026 | 03:12

Purbaya Bakal Sidak Perusahaan Baja China Pengemplang Pajak

Selasa, 27 Januari 2026 | 03:03

Kirim Surat ke Prabowo, Prodem Minta Polri Tetap di Bawah Presiden

Selasa, 27 Januari 2026 | 02:32

Pengangkatan 32 Ribu Pegawai SPPG Jadi PPPK Jomplang dengan Nasib Guru Madrasah

Selasa, 27 Januari 2026 | 02:17

Dukung Prabowo, Gema Bangsa Bukan Cari Jabatan

Selasa, 27 Januari 2026 | 02:01

Lingkaran Setan Izin Muadalah

Selasa, 27 Januari 2026 | 01:38

Polri di Bawah Presiden Amanat Reformasi dan Konstitusi

Selasa, 27 Januari 2026 | 01:13

Selengkapnya