Zulhas Akhirnya Tegur Saleh Daulay, Guspardi Gaus, Dan Rosaline Rumaseuw

Seluruh kader Partai Amanat Nasional (PAN) diminta untuk bersungguh-sungguh dan sekuat tenaga membantu masyarakat menghadapi berbagai persoalan akibat pandemi. Mulai dari masalah kesehatan sampai masalah ekonomi.

Begitu pesan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan saat menggelar rapat koordinasi secara daring dengan para pengurus DPW dan DPD, serta anggota legislatif dan eksekutif seluruh Indonesia, Kamis (15/7).

Atas alasan itu, pria yang akrab disapa Zulhas tersebut turut menegur tiga kadernya yang memberi pernyataan kontroversial di masyarakat. Ketiga kader yang dimaksud adalah Ketua Fraksi PAN Saleh Daulay, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus, dan Wakil Sekretaris Jenderal PAN Rosaline Irine Rumaseuw.

Zulhas menekankan agar pernyataan kontroversial di tengah masyarakat yang sedang kesusahan dihindari oleh para kader.

”Saya sudah memberikan teguran. Jangan diulangi lagi,” tegasnya.

Wakil Ketua MPR RI itu mengurai bahwa situasi terkini Indonesia kian mengkhawatirkan. Tingkat kasus positif dan kematian masih sangat tinggi, bahkan tertinggi di dunia.

“Bahkan banyak negara menutup diri dari kedatangan warga negara Indonesia,” sambungnya.

Untuk itu, Zulhas meminta pemerintah untuk melanjutkan PPKM Darurat dan mempercepat vaksinasi. Baginya, dua ikhtiar itu merupakan kunci penanganan pandemi berhasil.

Dalam kesempatan yang sama, Ketum PAN itu juga mendorong seluruh kader PAN pro-aktif membantu masyarakat menghadapi pandemi.

"Bantu program vaksin. Sukseskan PPKM. Bantu ringankan beban ekonomi warga. Bantu warga dengan menggelar program antigen gratis, termasuk memberikan vitamin gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia." Pesannya.

Saleh Daulay sempat menjadi sorotan publik saat dirinya meminta tidak ada lagi anggota DPR yang tak mendapat ruang intensive care unit (ICU). Sementara Guspardi menjadi sorotan setelah mengakui tidak menjalani karantina saat baru tiba dari luar negeri.

Adapun Rosaline disorot usai mengusulkan agar pemerintah menyediakan rumah sakit khusus pejabat.