Berita

Anggota Komisi VI DPR, Achmad Baidowi/Net

Politik

Achmad Baidowi: Meski PPP Partai Koalisi, Jika Ada Kebijakan Tidak Sesuai Kita Kritisi

KAMIS, 15 JULI 2021 | 16:37 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggapan bahwa parlemen tidak berpihak pada rakyat di situasi gawat darurat seperti sekarang ini tidak sepenuhnya benar.

Pasalnya, partai koalisi pemerintah juga turut mengkritisi kebijakan ngawur pemerintah.

Begitu tegas Sekjen PPP Achmad Baidowi dalam acara diskusi virtual Tanya Jawab Cak Ulung bertemakan Sesuap Nasi di Tengah PPKM Darurat, Kamis (15/7).


Awis -sapaan karibnya, meluruskan pandangan Ketua Asosiasiasi UMKM se Indonesia (Akumindo), M. Ikhsan Ingratubun yang menilai DPR terkesan membenarka kebijakan pemerintah menangani Pandemi Covid-19.

Awiek mengatakan, meski partai yang dinaunginya merupakan partai koalisi pemerintah. PPP tak jarang turut mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak benar.

“Kami meskipun partai koalisi mohon maaf, tadi dikatakan karena banyak koalisi menstempel kebijakan presiden salah besar, jadi setiap kebijakan yang tidak sesuai pasti kita kritisi,” tegas Awiek.

Menyinggung perihal penanganan PPKM Darurat, Awiek mengatakan bahwa antara penanangan kesehatan dan ekonomi harus dapat didahulukan satu sama lain.

“Apakah ekonominya didahulukan atau kesehatannya didahulukan? Kalau kesehatannya didahulukan masyarakatnya makan apa? karena enggak kerja. sebaliknya, kalau ekonominya didahulukan, banyak masyarakat yang meninggal, ini sebuah kebijakan yang dilematis,” katanya.

Anggota Komisi VI DPR RI ini menambahkan bahwa kebijakan pemerintah unutk mendahulukan kesehatan atau ekonomi diibaratkannya seperti buah simalakama.

“Kalau banyak yang mati, kalau enggak dimakan, kira-kira bevitu yang dialami pemerintah. Namun demikian bukan berarti pemerintah itu berpangku tangan,” tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya