Berita

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)/Ist

Politik

Sidang Gugatan AD/ART, Kemenkumham Diminta Batalkan Kepengurusan AHY

RABU, 14 JULI 2021 | 23:24 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Sidang gugatan terhadap AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Sidang ini dilakukan untuk kedua kalinya sebagai lanjutan pemeriksaan berkas pokok perkara gugatan. Kuasa hukum penggugat,Tamrin mengatakan, para penggugat memiliki legal standing kuat untuk menggugat Kemenkuham.

Pihaknya pun menyebut ada tiga alasan utama kenapa Kemenkumham harus membatalkan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020.

"Pertama, pengakuan klien kami yang turut serta jadi peserta Kongres Demokrat tahun 2020 mengatakan AD/ART yang didaftarkan ke Kemenkumham adalah AD/ART siluman. Peserta Kongres tidak pernah membahas dan menyetujui AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 itu," ujar Tamrin ditemui usai sidang, Rabu (14/7)

Menurutnya, hal ini jelas bertentangan dengan UU Partai Politik 8/2008, Pasal 5 Ayat 2 yang menjelaskan perubahan AD/ART harus dilakukan di forum tertinggi partai.

"Forum tertinggi di Partai Demokrat adalah Kongres atau Kongres Luar Biasa," lanjutnya.

Alasan kedua, AD/ART siluman tersebut memanipulasi pendiri Partai Demokrat dari 99 orang menjadi 2 orang degan memasukkan SBY sebagai pendiri partai. Padahal, kata dia, SBY bukan pendiri sebagaimana tertulis di akta pendirian partai.

Tamrin juga menyebut AD/ART 2020 memuat kewenangan Majelis Tinggi dan Mahkamah Partai yang melanggar ketentuan UU.

"Demokrasi di partai dikooptasi Ketua Majelis Tinggi (SBY) dengan Ketua Umum (AHY), di mana semua kewenangan di partai hanya berbagi antara bapak dan anak saja. SBY dan AHY membangun tirani dalam Partai Demokrat," tegas dia.

Ajrin Duwila mewakili penggugat menjelaskan, pihaknya menggugat AD/ART Demokrat tahun 2020 demi keadilan dan demi penegakan hukum dan cita-cita reformasi.

"Rakyat Indonesia juga mesti mendukung demi tegakkan supremasi hukum dan keadilan. Oleh karena itu, kami memiliki keyakinan kuat, Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan kami," demikian Ajrin.

Populer

Tak Disambut Pejabat AS, Natalius Pigai: Jokowi Datang Seperti Menteri yang Berwisata

Kamis, 12 Mei 2022 | 00:36

Serangan ke Anies Makin Gencar, Senator Jakarta: Tenggelamkan dengan Kabar Prestasi

Kamis, 12 Mei 2022 | 17:00

Natalius Pigai: Saya Tidak Melihat Singapura Phobia Islam, Presidennya Muslimah Melayu

Kamis, 19 Mei 2022 | 18:37

Natalius Pigai: Saya Duga Pemerintah Indonesia Dukung Kemerdekaan Luhansk & Donetsk

Jumat, 20 Mei 2022 | 15:49

Usai Makan Malam Bersama, AHY Pastikan Demokrat Tetap Dukung Edy Rahmayadi

Senin, 16 Mei 2022 | 09:38

Puji Pakaian Muslimah Iriana, Imam Shamsi Ali: Kira-kira yang Sering Nyinyiri Kerudung Ngomong Apa ya?

Senin, 16 Mei 2022 | 09:28

BUMN Telkom Suntik Triliunan Rupiah Ke Perusahaan Kakak Erick Thohir, AEK: Baunya Amis Sekali

Sabtu, 21 Mei 2022 | 03:08

UPDATE

Mengenang Fahmi Idris, dari Pengusaha sampai Menteri

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:24

Benny Harman Urai Pesan “Everything I Do” SBY di Muscab NTT

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:24

Rizal Ramli: Daripada Jadi Bebek Lumpuh Lebih Baik Undur Diri, Ojo Rumongso Biso

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:53

Kabar Duka, Mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris Meninggal Dunia

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:44

Sebelum Masuk NATO, Swedia dan Finlandia Harus Penuhi Syarat dari Turki

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:36

Pembeli Tiket Formula E Mayoritas WNA, Gerindra: Tidak Perlu Dipersoalkan

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:17

Bantu Sri Lanka, India Kirim 40 Ribu Metrik Ton Solar

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:55

Menterinya "Diemong", Ganjar Pranowo "Dielus", Jokowi Main Banyak Kaki?

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:52

Golkar dan PAN Jawa Timur Bertemu Bahas Kelahiran Pemimpin Terbaik

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:39

Sambut Kunjungan Ketua ICMI, Dubes Najib Gali Berbagai Peluang Kerjasama

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:23

Selengkapnya