Berita

Thailand sedang mempertimbangkan untuk memberlakukan batasan ekspor vaksin Covid-19 AstraZenecaAstraZeneca yang diproduksi secara lokal untuk memerangi krisisnya sendiri/Reuters

Dunia

Thailand Pertimbangkan Pembatasan Ekspor Vaksin Covid-19 AstraZeneca, Tanda Proteksionisme?

RABU, 14 JULI 2021 | 23:06 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Thailand sedang mempertimbangkan untuk memberlakukan batasan ekspor vaksin Covid-19 AstraZeneca yang diproduksi secara lokal untuk memerangi krisisnya sendiri.

Hal itu disampaikan oleh anggota kunci dari Komite Vaksin Nasional Nakorn Premsri pada Rabu (14/7), ketika ditanya wartawan tentang rencana untuk menempatkan kuota ekspor vaksin. Meski demikian, belum ada lampu hijau yang diberikan.

"Saat ini, perintah itu belum dikeluarkan," kata Nakorn, seraya menambahkan bahwa berbagai lembaga perlu meninjau dan mempertimbangkan dampaknya.


Dia tidak membahas pada tingkat apa kuota ekspor mungkin ditetapkan.

"Saat ini kami akan berbicara dengan produsen vaksin sehingga mereka dapat mengirimkan vaksin ke Thailand dengan cara yang sesuai dengan situasi wabah di negara itu," sambung Nakorn.

Jika direalisasikan, maka langkah tersebut akan mungkin berdampak pada negara tetangga dan menimbulkan kekhawatiran tentang proteksionisme vaksin.

Reuters mewartakan, setiap upaya untuk mengatur ekspor lebih lanjut dapat memperlambat peluncuran vaksin Covid-19 ke Malaysia, Vietnam dan Indonesia. Pasalnya, pada akhir Juni lalu, AstraZeneca Thailand mengatakan mitranya Siam Bioscience, yang dimiliki oleh Raja Thailand Maha Vajiralongkorn, akan memproduksi 180 juta dosis vaksin tahun ini.

Lebih dari sepertiganya diperuntukan bagi Thailand dan dua pertiga lainnya untuk negara-negara tetangga di kawasan Asia tenggara.

Meski begitu, belum ada tanggapan resmi dari perwakilan AstraZeneca mengenai pernyataan Nakorn tersebut.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya