Berita

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang/Net

Nusantara

Jangan Berpikir Negatif Dulu, Vaksin Gotong Royong Individu Tidak Mengganggu Program Vakin Gratis

RABU, 14 JULI 2021 | 13:19 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dunia usaha mendukung penuh berbagai program pemerintah dalam rangka memerangi Covid-19, yang akhir-akhir ini angka penyebarannya semakin meresahkan dan memaksa pemerintah menerapkan PPKM Darurat.

Demikian disampaikan Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang lewat keterangan persnya, Rabu (14/7).

"Sakalipun PPKM Darurat ini sangat memukul dunia usaha, akan tetapi kami tetap punya komitmen mendukung penuh kebijakan ini dengan segala konsekuensi yang ada dalam rangka menekan dan mengendalikan penyebaran covid 19," ujar Sarman.


Sarman mengatakan, dunia usaha mendukung juga program vaksin gotong royong individu berbayar yang rencananya bakal dijalankan perusahaan obat pelat merah PT. Kimia Farma.

"Kita sangat mendukung program ini dalam rangka pencepatan pemerataan vansinasi Covid-19 di tengah-tengah masyarakat sehingga memiliki kekebalan komunal atau herd immunity," katanya.

Dia meminta masyarakat tidak berpikir negatif dengan adanya vaksin gotong royong individu ini, lantaran program tersebut tidak akan mengganggu program pemerintah soal vakin gratis.

"Jangan sampai ada salah persepsi, vaksinasi gotong royong individu berbayar ini sama sekali tidak akan mengganggu program vaksinasi gratis, dan ini ditujukan kepada kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan atau pelaku usaha dengan jumlah tenaga kerja yang tidak banyak serta orang asing yang tidak dapat akses vaksin gratis," ucapnya.

Sarman juga mengatakan adanya vaksin gotong royong individu ditujukan untuk orang-orang yang mampu atau kelas atas.

"Jika ada kelompok masyarakat yang ingin divaksin segera dan memiliki kemampuan untuk membayar dan pemerintah menyediakan akses itu, kan sah-sah saja. Program ini kan tidak ada pemaksaan atau kewajiban ini hannya salah satu opsi atau pilihan bagi mereka yang memiliki kemampuan," ucapnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya