Berita

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan/Net

Politik

Pesan Presiden Kepada Luhut: Jangan Sampai Ada Masyarakat Yang Susah Makan Karena PPKM Darurat

SENIN, 12 JULI 2021 | 17:37 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Koordinator PPKM Darurat Pulau Jawa dan Bali untuk menekan penyebaran pandemi Covid-19.

Luhut menyampaikan dia kerap dihubungi Presiden untuk menanyakan perkembangan terkini penanganan pandemi dalam kebijakan PPKM Darurat yang sudah memasuki hari ketujuh.

"Bisa saya hitung bahwa setiap harinya dua sampai tiga kali Presiden menghubungi saya untuk menanyakan perkembangan dan kendala dari kebijakan PPKM Darurat ini. Di akhir sambungan teleponnya, Presiden selalu menyampaikan kepada saya sebagai bawahannya agar selalu mengutamakan kepentingan rakyat kecil," kata Luhut lewat akun media sosialnya, Senin (12/7).


Presiden Jokowi berpesan kepada Luhut agar mementingkan rakyat kecil dalam kebijakan PPKM Darurat, dan tidak ingin ada rakyat kecil yang tidak bisa makan.

"Pak Luhut, jangan sampai ada masyarakat yang susah makan, karena adanya pemberlakuan kebijakan ini," kata Jokowi kepada Luhut.

Menurutnya, pesan dari Presiden Jokowi seperti petunjuk baginya untuk dapat mementingkan rakyat kecil dalam setiap kebijakan PPKM Darurat.

"Pesan dari atasan saya itu, saya jadikan "guidance" dan juga selalu saya sampaikan kepada semua pihak yang berjuang dalam penerapan kebijakan ini agar terus melakukan "checking" di semua hal secara berjenjang dan bertahap agar jangan sampai ada kebijakan yang merugikan rakyat kecil," ucapnya.

"Saya juga selalu ingatkan kepada seluruh pihak untuk mengutamakan prinsip kemanusiaan dalam penerapan program PPKM Darurat ini. Namun, tidak bagi siapapun yang mengambil keuntungan pribadi di tengah pandemi seperti sekarang," tandasnya menambahkan.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya