Soal Vaksinasi Mandiri, Ketua Komis VI: Asal Tidak Menyalahi Aturan Silakan Saja

Langkah Kimia Farma memberikan layanan vaksinasi mandiri mendapat kritik pedas dari masyarakat. Hal tersebut dinilai bertentangan dengan janji presiden yang akan menggratiskan vaksin untuk seluruh rakyat Indonesia.

Namun demikian, Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza menanggapi santai polemik tersebut. Menurutnya, jika langkah menjual vaksin kepada masyarakat tidak menyalahi aturan berlaku, maka hal tersebut sah-sah saja dilakukan.

"Kalau tidak menyalahi aturan silakan saja,” katanya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (12/7).

Politisi PKB ini mengatakan, banyak warga yang kebingungan untuk melaksanakan vaksinasi dan juga sulit untuk mendapatkan vaksin lantaran adanya keterbatasan stok vaksin yang masuk ke Indonesia.

"Tidak semua informasi tersebar baik. Padahal mereka warga mampu. Dengan adanya vaksin yang bisa mereka beli mereka bisa lgsg bisa mengakses. Sekali lagi harus sesuai aturan yang sudah ditetapkan,” ucapnya.

Hanya saja, dia menekankan bahwa layanan vaksin mandiri dari Kimia Farma tidak boleh menghentikan program vaksinasi gratis yang dijanjikan Presiden Joko Widodo.

"Namun bukan berarti vaksin gratis berhenti. Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan vaksin gratis bagi warga Indonesia. Dan vaksinasi harus terus berjalan sesuai target yang sudah dicanangkan presiden 1,5 juta per hari di bulan Juli dan 2 juta per hari di bulan Agustus dan seterusnya,” tandasnya.