Berita

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad/Net

Politik

Kamrussamad: BUMN Jualan Vaksin Di Atas Penderitaan Rakyat Itu Dzolim!

MINGGU, 11 JULI 2021 | 15:45 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sejumlah kalangan melontarkan kritik pedas kepada pemerintah terkait rencana komersialisasi vaksin virus corona baru (Covid-19) gotong royong melalui perusahaan obat pelat merah PT Kimia Farma.

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menegaskan, pemerintah tidak boleh berbisnis dengan rakyat, seharusnya pemerintah menjaga dan menyelamatkan rakyatnya dengan membebaskan vaksin.

“BUMN jualan vaksin di atas penderitaan rakyat, ini dzolim namanya,” ucap Kamrussamad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (11/7).


Polistisi Partai Gerindra ini berencana akan menanyakan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai penggunaan APBN 2021 senilai Rp 97 triliun untuk kesehatan termasuk membeli vaksin.

“Kami akan menanyakan ini ke Menteri Keuangan. Apakah Ini keputusan terbaru untuk menghemat biaya kesehatan atau untuk meningkatkan penerimaan rakyat diatas penderitaan Rakyat. Apakah hal ini Pantas?,” tegasnya.

Dia mengingatkan bahwa dalam Undang Undang Dasar 1945, negara wajib melindungi rakyatnya.

Apalagi kata Kamrussamad, Presiden Joko Widodo juga telah menginstruksikan bahwa vaksinasi harus gratis dan anak buahnya di kementerian seharusnya menuruti mandat tersebut.

Legislator dari dapil DKI Jakarta ini mencermati beberapa manuver Menteri BUMN dalam dua pekan terakhir, yakni polemik obat Ivermectin, permintaan dana APBN untuk PMN sebesar Rp 72,4 triliun untuk suntikan BUMN, dan terakhir terkait harga jual eceran vaksin di Kimia Farma.

"Apakah ini pengalihan isu atas kegagalan kinerja BUMN selama 2 tahun ini, ataukah ini bagian dari gelombang untuk membangun popularitas untuk mencapai tujuan politik tertentu, kami semua tidak bisa menjawab, hanya Tuhan dan kementerian sendiri yang tahu,” tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya