Berita

Wakil Sekretaris Fraksi Demokrat DPR RI Irwan Fecho/Net

Politik

Demokrat: Pemerintah Jangan Peras Keringat Rakyat Dengan Alasan Vaksin Gotong Royong!

MINGGU, 11 JULI 2021 | 15:20 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

PT Kimia Farma bakal mematok tarif vaksin untuk vaksin gotong royong, hal ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Wakil Sekretaris Fraksi Demokrat DPR RI Irwan Fecho menyampaikan pernyataan tegasnya kepada pemerintah untuk tidak memberatkan rakyat yang tengah mengalami kesulitan ekonomi akibat hantaman pandemi virus corona baru (Covid-19) ini.

"Pemerintah jangan memeras keringat rakyat dengan alasan gotong royong. Gotong royong itu mulia. Tapi dagang vaksin dengan alasan gotong royong itu menipu rakyat di tengah derita pandemi,” tegas Irwan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (11/7).


Legislator asal Kalimantan Timur ini mengatakan, negara tidak boleh melakukan komersialisasi kepada rakyat lewat vaksin.

Pasalnya, Presiden Jokowi sendiri sudah sangat jelas bahwa vaksin digratiskan untuk sleuruh rakyat Indonesia.

"Vaksinasi pada rakyat itu tugas negara di tengah pandemi ini. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,” katanya.

Menurutnya, seharusnya pemerintah yang membeli vaksin untuk rakyat bukan malah sebaliknya.

"Jika memang vaksin berlebih dan stok tersedia mengapa negara tidak membeli dan mengadakannya untuk rakyat di tengah proses distribusi vaksinasi yang terbatas dan masih rendah persentasinya,” tegasnya lagi.

Dia menambahkan, negara sudah diberikan kekuasaan yang luas dan juga uang yang banyak melalui UU 2/2020. Seharusnyat idak membebani rakyat dengan memberlakukan tarif untuk vaksin.

"Negara sudah diberikan kekuasaan yang luas dan juga uang yang banyak melalui UU no 2 tahun 2020. Mengapa negara harus jualan vaksin pada rakyatnya. BUMN itu badan usaha milik negara yang artinya juga milik rakyat. Ini penjajahan pada rakyat sendiri di tengah derita pandemi. Harus dihentikan,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya