Berita

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti/Ist

Politik

Ketua DPD Dukung Penyuntikan Moderna Sebagai Vaksin Ketiga Untuk Nakes, Tapi Pastikan Dulu Efektivitasnya

SABTU, 10 JULI 2021 | 16:02 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan berencana menggunakan Moderna sebagai vaksin ketiga di Indonesia. Tujuannya adalah untuk tenaga kesehatan. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung upaya tersebut.

Hanya saja, LaNyalla meminta pemerintah memastikan efektivitas vaksin Moderna terlebih dahulu.
   
"Kita harus mendukung upaya pemerintah untuk memutus pandemi Covid-19, termasuk dengan pemberian vaksin Moderna. Hanya saja efektivitas dari vaksin yang akan diberikan harus dipastikan terlebih dahulu melalui uji klinis," kata dia, Sabtu (10/7).


Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, upaya pemerintah menjaga tenaga kesehatan tidak boleh sia-sia.

"Tenaga kesehatan tidak boleh luput dari perhatian. Mereka pun harus dipastikan mendapat fasilitas kesehatan untuk mendukung aktivitasnya," ujar LaNyalla lagi.

Sebelumnya, disebutkan jika tenaga kesehatan merupakan kelompok prioritas yang harus dilindungi dari virus Covid-19, terutama dari varian baru.

Vaksin Moderna dipilih berdasarkan hasil diskusi dengan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM.

"Moderna akan menjadi vaksin ketiga setelah Sinovac dan AstraZaneca. Agar tidak mengundang pertanyaan masyarakat mengenai penggunaan vaksin yang berbeda-beda, pemerintah harus memberikan penjelasan ke masyarakat agar tidak ada simpang siur," tutur LaNyalla.

Vaksin Moderna rencananya akan tiba di Indonesia pada 11 Juli 2021. Sementara vaksinasi ketiga untuk nakes akan mulai dilakukan pekan depan.

BPOM mengatakan, vaksin Moderna sudah masuk daftar emergency use listing (EUL) dari Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Bahkan, BPOM menyebut vaksin Moderna manjur melawan mutasi virus corona varian B117 Alpha, B1351 Beta, dan P1 Gamma. Sementara untuk varian B1617 Delta masih belum dilaporkan bukti terkini.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya