Berita

Ekonom senior DR. Rizal Ramli/Net

Politik

Jurus Rizal Ramli Agar Rakyat Bisa Tetap Makan Saat Negara Lockdown 2 Bulan

JUMAT, 09 JULI 2021 | 19:52 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Saran cerdas diberikan tokoh nasional DR. Rizal Ramli kepada pemerintah untuk bisa menghadapi sebaran Covid-19 yang dalam beberapa pekan terakhir mengalami lonjakan drastis.

Setidaknya ada 4 saran yang disampaikan. Pertama, pemerintah disarankan untuk melakukan lockdown selama 1 hingga 2 bulan.

Kedua, selama lockdown, pemerintah harus memberi jaminan berupa makanan dan obat-obatan kepada rakyat selama 2 hingga 4 bulan.


Ketiga, pemerintah harus mempercepat vaksinasi hingga 3 kali lipat. Dan terakhir, mengalihfungsikan gedung DPR/DPRD seluruh Indonesia untuk perawatan pasien Covid-19.

Sontak saran ini mendapat keraguan banyak pihak untuk bisa dijalankan. Salah satunya adalah saran tentang memberi jaminan makan dan obat-obatan selama 4 bulan.

“Banyak yang tanya, apakah bisa dan mampu untuk kasih rakyat yang tidak mampu makan dan obat 2 hingga 4 bulan? Bisa, mampu, dan harus!” begitu jawab tegas Rizal Ramli kepada redaksi, Jumat (9/7).

Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itupun tidak segan memberi tahu jurusnya. Kata dia, pemenuhan makanan dan obat-obatan rakyat bisa dilakukan dengan memotong pengeluaran yang tidak penting selama setahun.

“Kalau itu saja ndak bisa, ya memang harus mundur atau dimundurkan,” tegasnya.

Solusi dari Rizal Ramli inipun mendapat banyak dukungan dari warganet.

Seperti akun @LekMungi yang meminta pemerintah menunda proyek pembangunan untuk tahun ini dan fokus tangani pandemi.

“Kalau proyek bisa dilanjutkan kapan saja, tapi kalau pandemi wajib ditangani dan jangan setengah-setengah,” tegasnya.

Sementara itu, warganet dengan nama Lukman Santoso juga merasa yakin apa yang disampaikan Rizal Ramli bisa terwujud. Hanya saja dia sangsi saran itu dikerjakan oleh pemerintah.

“Bisa kok saya yakin, tapi pertanyaanya mau apa tidak melakukan penghematan anggaran dan menunda proyek infrastruktur?” tuturnya.

Di satu sisi, akun @Boediantar4 meminta Presiden Jokowi untuk sekalian menghukum para pejabat BUMN yang gagal membawa perusahaan meroket.

“Potong gaji komisaris dan pejabat yang BUMN-nya rugi,” pintanya.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Modal Asing Keluar Rp7,71 Triliun, BI Catat Tekanan di SBN pada Pertengahan Januari 2026

Jumat, 16 Januari 2026 | 08:05

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi Enam Pekan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:56

Kejauhan Mengaitkan Isu Ijazah Jokowi dengan SBY–AHY

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:48

RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Menyandera Lawan Politik

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:40

Jenazah 32 Tentara Kuba Korban Serangan AS di Venezuela Dipulangkan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:33

Bursa Eropa: Efek Demam AI Sektor Teknologi Capai Level Tertinggi

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:16

Emas Tak Lagi Memanas, Tertekan Data Tenaga Kerja AS dan Sikap Moderat Trump

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:06

Wajah Ideal Desa 2045

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:50

TPU Tegal Alur Tak Tersangkut Lahan Bersengketa

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:23

Kemenkes Siapkan Rp1,2 Triliun untuk Robotik Medis

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:04

Selengkapnya