Berita

Ekonom senior DR. Rizal Ramli/Net

Politik

Jurus Rizal Ramli Agar Rakyat Bisa Tetap Makan Saat Negara Lockdown 2 Bulan

JUMAT, 09 JULI 2021 | 19:52 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Saran cerdas diberikan tokoh nasional DR. Rizal Ramli kepada pemerintah untuk bisa menghadapi sebaran Covid-19 yang dalam beberapa pekan terakhir mengalami lonjakan drastis.

Setidaknya ada 4 saran yang disampaikan. Pertama, pemerintah disarankan untuk melakukan lockdown selama 1 hingga 2 bulan.

Kedua, selama lockdown, pemerintah harus memberi jaminan berupa makanan dan obat-obatan kepada rakyat selama 2 hingga 4 bulan.


Ketiga, pemerintah harus mempercepat vaksinasi hingga 3 kali lipat. Dan terakhir, mengalihfungsikan gedung DPR/DPRD seluruh Indonesia untuk perawatan pasien Covid-19.

Sontak saran ini mendapat keraguan banyak pihak untuk bisa dijalankan. Salah satunya adalah saran tentang memberi jaminan makan dan obat-obatan selama 4 bulan.

“Banyak yang tanya, apakah bisa dan mampu untuk kasih rakyat yang tidak mampu makan dan obat 2 hingga 4 bulan? Bisa, mampu, dan harus!” begitu jawab tegas Rizal Ramli kepada redaksi, Jumat (9/7).

Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itupun tidak segan memberi tahu jurusnya. Kata dia, pemenuhan makanan dan obat-obatan rakyat bisa dilakukan dengan memotong pengeluaran yang tidak penting selama setahun.

“Kalau itu saja ndak bisa, ya memang harus mundur atau dimundurkan,” tegasnya.

Solusi dari Rizal Ramli inipun mendapat banyak dukungan dari warganet.

Seperti akun @LekMungi yang meminta pemerintah menunda proyek pembangunan untuk tahun ini dan fokus tangani pandemi.

“Kalau proyek bisa dilanjutkan kapan saja, tapi kalau pandemi wajib ditangani dan jangan setengah-setengah,” tegasnya.

Sementara itu, warganet dengan nama Lukman Santoso juga merasa yakin apa yang disampaikan Rizal Ramli bisa terwujud. Hanya saja dia sangsi saran itu dikerjakan oleh pemerintah.

“Bisa kok saya yakin, tapi pertanyaanya mau apa tidak melakukan penghematan anggaran dan menunda proyek infrastruktur?” tuturnya.

Di satu sisi, akun @Boediantar4 meminta Presiden Jokowi untuk sekalian menghukum para pejabat BUMN yang gagal membawa perusahaan meroket.

“Potong gaji komisaris dan pejabat yang BUMN-nya rugi,” pintanya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Presiden Prabowo Patok Belanja Negara Rp4.097 Triliun, Defisit Rp671,2 T di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 18:15

Pemerintah Anggarkan Belanja Rp4.097 Triliun untuk Delapan Program Prioritas di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:59

Titah Prabowo Usut Tambang Ilegal Wajib Dilaksanakan TNI-Polri

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:55

Prabowo Targetkan Efisiensi Rp360 Triliun dari Belanja Pemerintah

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:41

Muktamar NU dalam Pusaran Politik Kepentingan Umat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:20

Prabowo Usul Beri Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora dengan Talenta Terbaik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:10

Iwan Sumule: Program Prabowo adalah Amanat Konstitusi

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:09

Kepastian RUU Perampasan Aset, Menteri Hukum: Tunggu DPR Gelar Uji Publik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:53

Prabowo Siapkan Ambulans Udara hingga Tim Dokter Terbang untuk Layani Daerah Terpencil

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:52

Prabowo Buka Opsi Datangkan Dokter dari Luar Negeri untuk Praktik di Indonesia

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:32

Selengkapnya