Skenario pemerintah yang akan minta bantuan negara lain (asing) untuk menanggulangi lonjakan kasus harian Covid-19 apabila angkanya nembus lebih dari 40 ribu, dikritik Jurubicara Presiden keempat RI, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie M. Massardi.
Adhie meminta pemerintah untuk tidak tergesa-gesa mengajak negara lain ikut campur atasi persoalan domestik. Sebab hal itu akan mengundang masalah baru yang dampaknya bisa jauh lebih besar dibandingkan persoalan pertama.
“Coba baca lagi sejarah Indonesia zaman raja-raja. Hampir semua raja yang tidak mampu mengatasi persoalan domestiknya minta bantuan Kompeni (Belanda), imbalannya diberikan konsesi penguasaan wilayah dan hak-hak rakyat lainnya,†urai Adhie saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Jumat (9/7).
Hal tersebut terjadi karena banyak raja yang tidak memiliki kompetensi dan
leadership. Mereka hanya ingin menikmati kemewahan kekuasaan, sehingga setiap ada masalah jalan keluarnya hanya satu, yaitu minta bantuan asing.
“Inilah cikal-bakal lahirnya kolonialisme di negara kita,†tambahnya.
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini mengingatkan Presiden Joko Widodo agar sebelum meminta bantuan asing, terlebih dahulu melakukan introspeksi terhadap langkap pemerintah dalam mengatasi pandemi.
Menurutnya, jika kegagalan atasi pandemi ini karena tidak memiliki skill manajemen krisis yang baik dan benar, akibat ketidakmampuan aparatus negara yang berada dalam kendali presiden, maka Presiden Joko Widodo jangan malu minta bantuan tokoh-tokoh nasional di luar pemerintahan yang memiliki rekam jejak sukses mengatasi krisis.
Adhie melihat, selain pemerintah salah langkah sejak awal, dalam setahun pertama dalam menghadapi pandemi Covid-19, kegagalan juga terjadi akibat manajemen krisis yang nyaris tanpa pola.
Indikator paling mencolok adalah tidak dioptimalkannya potensi sumber daya (manusia) yang dimiliki bangsa ini yang terkait pandemi. Misalnya, para ahli epidemiologi, kampus-kampus yang memiliki fakultas kedokteran, bahkan organisasi profesi dokter seperti IDI tidak menjadi bagian penting dalam menanggulangi pandemi.
Sebaliknya, pemerintahan Joko Widodo justru lebih banyak melibatkan orang-orang dengan latar belakang sektor ekonomi. Akibatnya, masalah utamanya pada pandemi, tapi fokus penyelesainya pada dampak di sektor ekonominya.
“Ini yang menyebabkan dinding penyangga longsornya pertumbuhan ekonomi yang menghabiskan dana ratusan triliun rupiah itu tak tahan dan tetap jebol, sementara kasus rakyat yang terpapar Covid-19 yang sudah ngalami mutasi dan jadi lebih berbahaya angkanya terus meroket,†kata Adhie.
Lebih lanjut, Adhie Massardi menekankan bahwa meminta bantuan asing merupakan langkah pemerintah yang hendak cuci tangan atas kegagalan penanganan pandemi Covid-19.
Langkah itu seperti raja-raja di masa lalu. Artinya, jika itu dibiarkan, maka akan lebih membahayakan negara-bangsa. Sebab jika langkah raja-raja di masa lalu akhirnya mengundang kolonialisme, maka langkah ini dijamin akan mengundang kolonialisme baru.
Neo-kolonialisme ini yang dulu sangat ditakutkan Soekarno, Presiden RI pertama yang bersama Mohammad Hatta memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945).
“Memang aneh, di negara lain seperti India, pejabat yang merasa gagal tangani Covid-19 beramai-ramai mundur. Di sini pejabat yang gagal minta bantuan asing. Tetap duduk di singgasana uncang-uncang kaki seraya menikmati kemewahan kekuasaan,†urainya
“Sementara setiap hari rakyatnya bertumbangan. Masuk rumah sakit harus antre panjang. Bahkan yang akhirnya meninggal dunia pun harus antre panjang untuk dikuburkan di pemakaman. Ngeri!†pungkas Adhie Massardi.
