Berita

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun dalam Obrolan Bareng Bang Ruslan/RMOL

Politik

Sindir Jokowi, Ubedilah Badrun: Menyelamatkan Nyawa Itu Enggak Perlu Pakai "Tapi"

SELASA, 06 JULI 2021 | 20:25 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Menyelamatkan nyawa manusia adalah hal mutlak yang harus diutamakan pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Begitu ditegaskan analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun mengkritisi sikap pemerintah yang terkesan lebih mengutamakan ekonomi dibanding nyawa manusia.

"Jadi (pemerintah) lebih dominan pada kebijakan ekonominya. Kalau enggak salah namanya Komite Penyelamatan Covid-19 dan Penyelamatan Ekonomi Nasional, tapi yang muncul ke publik lebih banyak penyelamatan ekonomi nasional," ujar Ubedilah dalam Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk 'PPKM Darurat: Macet Di Penyekatan' secara virtual, Selasa (6/7).


Paradigma lebih mengutamakan ekonomi tersebut menurutnya berpengaruh pada seluruh kebijakan pemerintah. Hal itu makin diperkuat ketika Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa nyawa rakyat penting, tetapi ekonomi juga penting.

"Menurut saya, tidak perlu pakai kata 'tetapi'. Karena begitu kita menyelamatkan nyawa rakyat, pasti ekonomi berdampak positif. Jadi logic-nya itu harusnya nyawa rakyat dulu diselamatkan," jelas Ubedilah.

Selama paradigmanya tidak diubah, maka kebijakan apa pun yang diambil pemerintah tidak dapat menangani dan menyelamatkan nyawa rakyat.

"Ini akibat paradigma kekuasaan yang melekat pada elite kekuasaan hari ini. Padahal logic-nya, selamatkan dulu sumber daya manusia baru ekonominya. Dan itu sebetulnya yang melatarbelakangi mengapa penting lockdown. Itu yang dilakukan Wuhan sejak awal," tandasnya.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya