Berita

Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution/Net

Politik

TKA China Masuk, Demokrat: PPKM Darurat Jangan Cuma Lip Service

SELASA, 06 JULI 2021 | 10:46 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kedatangan 20 tenaga kerja asing (TKA) asal China di Sulawesi Selatan terus menua reaksi dan kemarahan publik.

Pasalnya, para TKA asal China datang ke Indonesia di saat pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali akibat melonjaknya kasus Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir.

Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution menyebut pemerintah sangat tidak adil jika hanya menekan rakyat sendiri dengan PPKM Darurat, tetapi membebaskan Warga Negara Asing (WNA) masuk ke tanah air.


"Saya kira pemerintah sangat tidak adil kepada rakyatnya," ujar Syahrial kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (6/7).

Menurutnya, jika kebijakan PPKM Darurat masih melonggarkan penerbangan internasional justru terkesan diskriminatif. Sebab, tidak ada satu pendapat pun dari para epidemiolog yang membenarkan kebijakan PPKM Darurat jika lalu lintas manusia di pintu internasional tetap dibuka.

"Sangat aneh dan di luar nalar kok bisa negara bersedia memfasilitasi potensi datangnya kembali penyakit impor Covid-19 melalui lalu lintas manusia internasional," kata Syahrial.

Atas dasar itu, Syahrial menyatakan bahwa rakyat berhak marah atas inkonsistensi pemerintah dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Pasalnya, pengorbanan masyarakat di Jawa dan Bali sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021 seolah disia-siakan.

"Saya kira rakyat berhak protes dan marah. Hampir setiap hari kita mengucapkan belasungkawa akibat meningkatnya jumlah korban varian baru Covid-19. Dan sumbernya dari luar negeri. Apa kita akan mendiamkan saja keluarga, sahabat dan kenalan mati sia-sia hanya karena ketidakkonsistenan pemerintah?" tuturnya.

"Jangan sampai kebijakan PPKM Darurat ini cuma lip service,” demikian Syahrial.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya