Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution/Net
Kedatangan 20 tenaga kerja asing (TKA) asal China di Sulawesi Selatan terus menua reaksi dan kemarahan publik.
Pasalnya, para TKA asal China datang ke Indonesia di saat pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali akibat melonjaknya kasus Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir.
Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution menyebut pemerintah sangat tidak adil jika hanya menekan rakyat sendiri dengan PPKM Darurat, tetapi membebaskan Warga Negara Asing (WNA) masuk ke tanah air.
"Saya kira pemerintah sangat tidak adil kepada rakyatnya," ujar Syahrial kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (6/7).
Menurutnya, jika kebijakan PPKM Darurat masih melonggarkan penerbangan internasional justru terkesan diskriminatif. Sebab, tidak ada satu pendapat pun dari para epidemiolog yang membenarkan kebijakan PPKM Darurat jika lalu lintas manusia di pintu internasional tetap dibuka.
"Sangat aneh dan di luar nalar kok bisa negara bersedia memfasilitasi potensi datangnya kembali penyakit impor Covid-19 melalui lalu lintas manusia internasional," kata Syahrial.
Atas dasar itu, Syahrial menyatakan bahwa rakyat berhak marah atas inkonsistensi pemerintah dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Pasalnya, pengorbanan masyarakat di Jawa dan Bali sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021 seolah disia-siakan.
"Saya kira rakyat berhak protes dan marah. Hampir setiap hari kita mengucapkan belasungkawa akibat meningkatnya jumlah korban varian baru Covid-19. Dan sumbernya dari luar negeri. Apa kita akan mendiamkan saja keluarga, sahabat dan kenalan mati sia-sia hanya karena ketidakkonsistenan pemerintah?" tuturnya.
"Jangan sampai kebijakan PPKM Darurat ini cuma
lip service,†demikian Syahrial.
