Anggota Komisi IX DPR RI fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher/Net
Pintu masuk perbatasan negara yang masih dibuka pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 di Jawa-Bali dikhawatirkan bisa membuka peluang strain baru virus Covid-19 masuk tanah air.
Pada faktanya, lonjakan Covid-19 selama dua pekan belakangan dimotori oleh masuknya virus Covid-19 varian Delta yang berasal dari India. Dan diketahui, usai lebaran Idul Fitri yang lalu, sejumlah warga India diperbolehkan masuk Indonesia melalui pintu masuk Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten.
Persoalan pembatasan Warga Negara Asing (WNA) masuk Indonesia ini disoroti Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher.
Ia mempertanyakan masuknya 20 WNA asal China ke Indonesia di tengah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa Bali.
"Ini akan menimbulkan pertanyaan publik, kenapa WN China diistimewakan dalam PPKM Darurat. Apakah dengan dalih proyek strategis nasional maka hal ini dibiarkan terjadi?" ujar Netty dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (5/7).
Menurut Netty, kebijakan PPKM Darurat akan percuma jika pemerintah tidak menutup jalur masuk WNA, karena kemungkinan penyebaran virus Covid 19 tidak bisa dibendung jika kebijakan pembatasan dilakukan setengah-setengah.
"Pemerintah harus tegas dalam mencegah masuknya TKA yang diduga dapat menjadi sumber penularan," ucapnya.
Yang membuat Netty khawatir, kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali malah dinilai tidak konsisten oleh masyarakat. Karena, saat implementasi di lapangan tidak diberlakukan secara adil, alih-alih hanya diberlakukan kepada masyarakat Indonesia di dalam negeri tetapi tidak bagi WNA.
"Jangan sampai publik menilai pemerintah hanya
lip service dalam kebijakan pengendalian Covid-19. Kita khawatir PPKM Darurat bisa jadi tidak efektif,†katanya.
Lebih lanjut, Netty menduga PPKM akan efektif bila ada konsistensi kebijakan penanganan Covid-19 yang bermuara pada penurunan laju jumlah warga yang terkena virus mematikan tersebut.
"Pemerintah harus konsisten, jika ada kebijakan pengetatan maka pemberlakuannya harus diterapkan secara adil dan menyeluruh kepada warga maupun pendatang, di kawasan yang terkena aturan maupun tidak," tuturnya.
Mengutip IDI, Netty menjabarkan lonjakan kasus positif Covid-19 di Indonesia salah satunya diakibatkan adanya virus varian baru dengan daya sebar lebih kuat yang berasal dari luar negeri.
Menurutnya, virus varian baru itu tidak cukup dilawan dengan sekadar menunjukkan sertifikasi vaksin dan hasil negatif tes PCR, yang dijadikan sebagai syarat perjalanan bagi orang yang berpergian menggunakan pesawat.
Akan tetapi, katanya, tes Covid-19 dengan metode PCR seharusnya dilakukan juga di setiap pintu masuk negara dan bandara.
Tidak ada jaminan selama perjalanan tidak terjadi penularan. Bukankah sebaiknya ditutup dulu pintu masuk TKA ke Indonesia untuk mencegah terjadinya penyebaran virus varian baru?" tanya politisi PKS ini.
Teranyar, Nett mendengar bahwa Taiwan dan Hong Kong menetapkan Indonesia sebagai negara berstatus risiko tinggi penularan Covid-19, seperti yang pernah disandang India. Bahkan, Jepang dan Arab Saudi pun diketahui melakukan pengetatan izin masuk bagi pendatang dari Indonesia.
"Demi keselematan rakyat dan martabat bangsa, pemerintah seharusnya melakukan hal yang sama terhadap pendatang yang berasal dari negara beresiko dan endemik varian baru Covid-19," tutup Netty.
