Berita

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Demokrat Irwan Fecho/Net

Politik

Politisi Demokrat: Pemerintah Pertontonkan Ketidakadilan Saat Orang Asing Bebas, Rakyat Dibatasi Geraknya

SENIN, 05 JULI 2021 | 21:07 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Demokrat Irwan Fecho berpendapat saat ini pemerintah mempertontonkan ketidakadilan saat membatasi gerak rakyatnya sendiri melalui PPKM Darurat namun membebaskan orang asing ketika leluasanya TKA asal China masuk ke Indonesia.

"Apa gunanya menyekat rakyat sendiri sementara orang dari luar negeri bebas keliaran. Ini kan sama saja mempertontonkan ketidakadilan," kata Irwan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (5/7).

Padahal, kata dia, corona bukanlah virus endemik Indonesia melainkan virus yang dibawa dari luar negeri. Namun ia sangat menyayangkan sikap pemerintah yang tergambar dalam kebijakannya seolah tidak berusaha menghalau.


"kebijakan pembatasan kedatangan internasionalnya sudah melempem sejak awal pandemi," tandas Irwan.

Irwan Fecho menilai, leluasanya 20 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China masuk ke Indonesia di tengah upaya pemerintah menekan laju penularan Covid-19 melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali hanyalah sia-sia.

"Kalau ingin PPKM Darurat dalam negeri berhasil ya rakyat harus dibuat percaya dan nurut aturan pemerintah. Konkritnya tutup pintu masuk penumpang internasional kemudian kita fokus laksanakan distribusi vaksin dan massifkan Testing, Tracing dan Treatment (3T)," demikian Irwan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya