Berita

Logo RRI/Net

Nusantara

Lambatnya Pelantikan Dewas RRI Dipertanyakan

SENIN, 05 JULI 2021 | 16:58 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Meski telah ditetapkan, hingga kini Komisi I DPR RI belum juga melantik lima anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) periode 2021-2026.

Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum LPP RRI Nurhanuddin menyampaikan, molornya waktu pelantikan dikhawatirkan berdampak langsung pada periodesasi jabatan secara institusi di internal RRI. Salah satunya, pemilihan jajaran Direksi yang secara jadwal harus sudah terbentuk pada 22 Juli 2021.

"Proses fit and proper test sudah dilakukan satu bulan lebih, namun pelantikan Dewas LPP RRI belum juga ada kabar beritanya," ujar Nurhanuddin dalam keterangan tertulis, Senin (5/7).


Seharusnya, Dewas yang baru sudah dilantik sehingga pada 22 Juli 2021 sudah bisa memilih dan menentukan jajaran Direksi LPP RRI yang baru.

"Saya tidak tahu apa yang terjadi di Senayan. Karena domainnya memang masih ada di Komisi 1 DPR RI. Kenapa kok bisa lama seperti ini? Mungkin ada nuansa politis di sana (DPR). Tapi itu wajar karena DPR kan lembaga politik," ulas Nurhanuddin.

Untuk itu, demi mengembalikan ke mekanisme yang semestinya, Nurhanuddin meminta Komisi 1 DPR untuk segera mengambil langkah berikutnya.

"Segera Lantik Dewas sebelum 22 Juli 2021," tegas Nurhanuddin.

Sementara itu, menanggapi berlarutnya proses pelantikan Dewas LPP RRI yang sudah terpilih sejak satu setengah bulan yang lalu, Pengamat Media dari LSM Rumah Perubahan Masduki menyatakan hal senada seperti yang disampaikan Nurhanuddin.

"Mungkin, belum ada pelantikan Dewas RRI karena setelah terpilih di Komisi 1, selanjutnya diparipurnakan di DPR sehingga dinyatakan sah oleh parlemen. Setelah itu, baru disahkan dengan mendapat SK dari presiden," ulas Masduki.

Bisa jadi, Masduki menduga, ada juga unsur politisnya. Karena saat ini bolanya ada di DPR, jelas aroma politis itu ada. Tapi hal itu tidak boleh menjadi alasan sehingga seolah ada pembiaran atas jadwal yang terus berlarut tanpa ada kepastian. Jangan sampai, nanti Komisi 1 tercoreng dan ternoda citranya.

"Kalau menurut saya, segera diputuskan secepatnya pelantikan Dewas RRI sehingga publik tidak terus bertanya. Juga, tidak sampai mengganggu kinerja dan dinamika yang ada di internal RRI," pungkas Masduki.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya