Berita

Rocky Gerung saat jadi narasumber Webinar yang digelar Balitbang DPP Partai Demokrat/Repro

Politik

Rocky Gerung: Ada Tidak Pemerintah Yang Jatuh Karena Kritik Terhadap Covid? Ada Nanti Dua Minggu Lagi

SENIN, 05 JULI 2021 | 13:47 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Masyarakat Indonesia saat ini semakin hilang kepercayaan kepada pemerintahan Joko Widodo dalam segi apapun.

Terutama diakibatkan oleh berbagai persoalan dan sikap pemerintah saat ini, apalagi dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Iya pemerintah memang khawatir karena dia mengidap komorbit yang banyak. Itu soalnya. Kalau enggak ada komorbit mah terang-terangan saja, cuma disebut 'the lip service' sudah harus bikin wawancara khusus dan macam-macam itu," ujar pengamat sosial, Rocky Gerung, dalam acara diskusi Proklamasi Democracy Forum (PDF) ke-15 bertajuk "Menimbang Ruang Kebebasan Berpendapat Kalangan Akademik Saat Ini" yang digelar Balitbang DPP Partai Demokrat, Minggu malam (4/7).


Terkait penanganan Covid-19, kata Rocky, pemerintah seharusnya mengefektifkan informasi supaya penyebab Covid-19 bisa dicegah, bukan dengan cara menutupi informasi.

"Jadi, betul itu kalau ditanyakan ada enggak pemerintah yang jatuh karena kritik terhadap Covid? Ada, nanti dua Minggu lagi itu, akan (terjadi). Kan memang kalau kita analisis, enggak usah analisis dalam analis dangkal aja lah, kalau analisis dalam pemerintah enggak paham. Jadi di sisi dangkal-dangkal saja sesuai dengan otaknya yang dangkal-dangkal itu kan," papar Rocky.

Ia pun mengaku sempat mengikuti podcast oleh seorang epidemiologis bernama Dokter Dicky yang diwawancarai oleh wartawan asing. Dalam podcast tersebut, Dokter Dicky menyampaikan bahwa tidak ada satupun kebijakan yang dibasiskan pada temuan akademis.

"Dan bahkan dicurigai bahwa dengan kalkulasi statistik sederhana, angka Covid Indonesia itu 5-10 kali yang dilaporkan. Dan itu yang terjadi sampai hari ini. Ada 63 orang meninggal di rumah sakit Solo atau Semarang itu, 63 orang meninggal karena apa? Karena Covid? Bukan. Karena enggak ada oksigen. Apa enggak tolol pemerintah," tegas Rocky.

Lanjut Rocky, padahal oksigen harusnya bisa diproduksi oleh pabrik semen yang masih bikin semen untuk bikin jalan tol.

"Kan dalam keadaan darurat, seluruh industri itu harus bisa diatur oleh pemerintah pusat. Di mana-mana di luar negeri begitu, kalau darurat, industri panci itu bisa diubah jadi industri tabung oksigen itu. Industri semen bisa diubah jadi industri produksi oksigen. Kan itu mesti ada," sambung Rocky.

Apalagi pemerintah, menurutnya, tidak punya kemampuan untuk bikin ekstrapolasi dengan kasus.

Hal itu terbukti dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Manives), Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyatakan tidak pernah berpikir akan terjadi eskalasi penyebaran Covid-19.

"Jadi dari awal ini rezim yang memang hanya ingin dapat pujian dan enggak mau dapat kritik. Kalau dikritik langsung dia omelin. Nah ini soalnya. Jadi kalau kita ucapkan secara cepat-cepat hari ini, seluruh aktivitas yang dilakukan oleh Leon cs itu harus kita anggap sebagai akumulasi dari kemarahan masyarakat," demikian Rocky.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya