Berita

Kapolda Jabar, Irjen Pol. Ahmad Dofiri/RMOLJabar

Presisi

Polda Jabar Bangun 106 Titik Pos Penyekatan

SABTU, 03 JULI 2021 | 22:58 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 di Jawa-Bali mulai hari ini hingga tanggal 20 Juli, Polda Jawa Barat bakal memantau mobilitas masyarakat yang masuk dan kelluar wilayah.

Kapolda Jabar, Irjen Pol. Ahmad Dofiri menerangkan, pemantauan mobilitas masyrakat pada masa PPKM Darurat Jawa-Bali ini merupakan upaya untuk mencegah penularan dan penyebaran virus Covid-19.

"Jadi prinsipnya kami dari Kepolisian beserta segenap instansi terkait lainnya sudah sedemikian rupa mempersiapkan pelaksanaan PPKM Darurat," ujar Dofri dikutip dari Kantor Berita RMOLJabar, Sabtu (3/7).


Pada pelaksanaan hari pertama PPKM Darurat hari ini, Dofri melakukan peninjauan bersama Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto dan Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, di Stasiun Bandung, Jl. Stasiun Barat, Kota Bandung.

Dalam pelaksanaan PPKM Darurat selama tiga minggu ke depan, Dofiri memastikan pihaknya mengkonsentrasikan pada pengawasan mobilitas masyarakat dan pergerakan orang.

Maka dari itu, pihaknya telah mendirikan 106 titik penyekatan dengan pos-pos yang didirikan mencakup ring 1, ring 2 dan ring 3, untuk memaksimalkan pengawasan.

Ia menjabarkan, ring 1 dan ring 2 mrupakan pos penjagaan yang ada di dalam kota, sehingga ruas jalan utama yang ada di dalam kota akan dibatasi.

"Mohon maaf untuk masyarakat, yang selama ini bisa nongkrong atau jalan-jalan, untuk sementara ini, ditunda atau kita harapkan ditiadakan dulu," ucapnya.

Sedangkan untuk ring 3, merupakan pos penjagaan yang didirikan di pintu-pintu masuk gerbang tol. Nantinya para petugas yang berjaga akanmemeriksa dokumen pelaku perjalanan.

"Kita akan berlakukan sebagaimana ketentuan surat edaran dari satuan gugus tugas, yang pertama, itu harus dilengkapi surat rapid, antigen, atau PCR, dan kedua, harus dilengkapi dengan surat bahwa pernah divaksin. Meskipun vaksinasi tahap pertama, itu boleh," ungkap Dofri.

"Mereka yang tidak punya persyaratan itu, mohon maaf kami akan putar balik oleh petugas di lapangan. Itu untuk di ring tiga," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Komisi I DPR: Kisruh Rating IGRS di Steam Picu Kegaduhan

Rabu, 08 April 2026 | 19:50

JK Jangan jadi Martir Pemecah Belah Bangsa

Rabu, 08 April 2026 | 19:41

Narasi Pesimis di Tengah Gejolak Global Ganggu Stabilitas Nasional

Rabu, 08 April 2026 | 19:19

Ulama Dukung Wacana BNN Larang Vape

Rabu, 08 April 2026 | 19:18

KAMMI: Kerusakan Lingkungan Tidak Bisa Selesai di Ruang Diskusi

Rabu, 08 April 2026 | 19:05

WFH Momentum Perkuat Layanan Digital

Rabu, 08 April 2026 | 19:02

Motor Listrik Operasional SPPG Sudah Direncanakan Sejak 2025

Rabu, 08 April 2026 | 19:00

Harus Melayani, Kader PKB Jangan jadi Tamu 5 Tahunan

Rabu, 08 April 2026 | 18:51

JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli Buat Akhiri Polemik

Rabu, 08 April 2026 | 18:44

7 Menu Warteg Paling Dicari Orang Indonesia

Rabu, 08 April 2026 | 18:42

Selengkapnya