Berita

Korea Selatan geram dengan klaim baru Jepang atas kedaulatan pulau-pulau paling timur Korea Selatan yang mereka sebut dengan Dokdo/Yonhap

Dunia

Parlemen Korea Selatan Keluarkan Resolusi, Tuntut Wilayah Dokdo Dihapus Dari Peta Olimpiade Tokyo

KAMIS, 01 JULI 2021 | 22:48 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Korea Selatan geram dengan klaim baru Jepang atas kedaulatan pulau-pulau paling timur Korea Selatan yang mereka sebut dengan Dokdo. Pasalnya, wilayah sengketa itu muncul dalam peta Jepang di situs web Olimpiade Tokyo.

Diketahui bahwa Dokdo yang terletak di Laut Timur, telah muncul di peta rute estafet obor, yang diunggah di situs web Olimpiade Tokyo. Negeri ginseng menganggap, hal tersebut adalah klaim teritorial terang-terangan dari negeri sakura atas pulau-pulau tersebut.

Dokdo sendiri merupakan sumber ketegangan lama yang berulang antara kedua tetangga. Jepang mengklaim bahwa pulau-pulau di Laut Timur itu merupakan wilayah kedaulatan mereka. Sedangkan Korea Selatan mengklaim bahwa wilayah itu telah berada di bawah kendali efektif Seoul sejak pembebasan Korea dari pemerintahan kolonial Jepang tahun 1910-1945.


Menindaklanjuti hal tersebut, Majelis Nasional Korea Selatan mengeluarkan resolusi yang mengecam klaim tersebut pada Kamis (1/7).

Dalam resolusi tersebut, anggota parlemen menggambarkan pencantuman Dokdo di peta sebagai langkah yang melanggar kedaulatan Korea Selatan dan yang meregresi hubungan Seoul-Tokyo. Mereka pun menyerukan penghapusan Dokdo segera dari peta tersebut.

Bukan hanya itu, seperti dikabarkan Yonhap, resolusi tersebut juga meminta Komite Olimpiade Internasional (IOC) untuk mengambil tindakan proaktif terhadap kontroversi peta, dan juga menekankan perlunya pemerintah Korea Selatan untuk terlibat dalam diplomasi dengan Jepang dan IOC mengenai masalah tersebut.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

UPDATE

Misteri Listrik Kejagung Padam di Tengah Pemeriksaan Febrie Adriansyah, Mobil Tahanan Bersiaga

Jumat, 24 Juli 2026 | 22:06

Prabowo Perlu Tiru Trik Cerdas Mahathir Hadapi Krisis

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:52

Indonesia Putar Haluan dari AS dan Bidik Pasar Ekspor Baru

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:38

Mentan Ngamuk, Minta Polisi Sikat Tujuh Perusahaan Culas Penolak Tebu Petani

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:29

100 Tahun Rarud Batur: Ketika Lava Tak Mampu Menghapus Peradaban

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:19

DPR Desak Operator Seluler Patuhi Putusan MK soal Kuota Internet Hangus

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:16

KUII VIII Jadi Momentum Bersejarah, Wantim MUI Ajak Umat Perkuat Peran Menuju Indonesia Emas 2045

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:13

Pemprov DKI Gelontorkan Rp249 Miliar untuk Rehabilitasi Empat Sekolah Rusak

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:01

PIKI Gelar Seminar Nasional di Tentena, Dorong Reformulasi Tata Kelola Dana Bagi Hasil Pertambangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:52

PPP Banten Bergejolak, dari Gugatan ke Pengadilan hingga Saling Somasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:51

Selengkapnya