Group of Friends Di UNCLOS Resmi Diluncurkan, Indonesia Jadi Salah Satu Anggota

Group of Friends di Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS) resmi diluncurkan pada sebuah acara di New York pada Rabu (30/6). Kelompok ini merupakan sebuah inisiatif yang dibuat oleh Vietnam dan Jerman dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hukum laut serta mempromosikan UNCLOS, Piagam PBB dan hukum internasional.

Untuk diketahui, Group of Friends di ranah PBB merupakan hal yang umum dibentuk. Ini merupakan sebuah kelompok atau organisasi terbuka dan informal yang mengumpulkan negara-negara yang berbagi keprihatinan yang sama atas masalah tertentu. Saat ini, ada sekitar 90 Group of Friends yang ada di berbagai bagian dari PBB.

Sementara itu, terkait dengan Group of Friends di UNCLOS yang baru dibentuk, anggotanya berasal dari banyak negara di dunia yang terdiri dari lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan banyak negara di Asia Pasifik, seperti Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand, Jepang, Republik Korea, India , Bangladesh, Australia, dan Selandia Baru.

Dalam acara peluncuran Group of Friends UNCLOS, Wakil Tetap Vietnam untuk PBB Dang Dinh Quy mengucapakan terimakasih kepada negara-negara peserta yang telah mendukung inisiatif tersebut.

Dia menyebut, Vietnam merasa terhormat berada di antara 12 pendiri kelompok pertemanan dan berkomitmen untuk mengamati dan mempromosikan UNCLOS, Piagam PBB dan hukum internasional.

Dia juga berharap agar ke depannya, kelompok ini akan berkontribusi untuk meningkatkan pemahaman tentang UNCLOS, berbagi praktik yang baik dalam menerapkan konvensi dalam penetapan batas laut, penyelesaian sengketa secara damai, dan pengelolaan laut, sehingga mendukung implementasi UNCLOS dan memenuhi kepentingan bersama masyarakat internasional.

Dalam kesempatan yang sama, seperti dikabarkan Vietnam Net, Wakil Sekretaris Jenderal untuk Urusan Hukum dan Penasihat Hukum PBB Miguel de Serpa Soares mengatakan bahwa pihaknya mendesak semua penandatangan UNCLOS untuk memperkuat pembangunan kapasitas untuk mematuhi konvensi dan berpartisipasi aktif dalam forum tentang masalah maritim.