Perdana Menteri Israel Naftali Bennett/Net
Pemerintahan baru Israel yang dipimpin oleh Perdana Menteri Naftali Bennett dilaporkan telah meminta Amerika Serikat (AS) untuk menunda rencananya membuka kembali konsulat di Yerusalem sebagai misi de facto ke Palestina.
Dari laporan Axios, Kementerian Luar Negeri Israel memita AS untuk menunggu setidaknya sampai akhir musim panas agar koalisi pemerintahan Bennett dapat stabil.
Koalisi pemerintahan Bennett diketahui terdiri dari partai-partai kanan, kiri, tengah, dan Arab. Koalisi yang dibentuk untuk menggulingkan Benjamin Netanyahu itu dinilai sangat rapuh karena perbedaan politik.
Bennett sendiri berusaha untuk tidak memicu masalah yang dapat menghancurkan koalisinya, termasuk tidak mengambil tindakan keras terhadap Palestina.
Pada 2019 era pemerintahan Donald Trump, AS menutup konsuatnya di Yerusalem dan digabungkan menjadi kedutaan. Namun baru-baru ini, pemerintahan Joe Biden berencana untuk membuka kembali konsulat tersebut.
Dimuat
The Times of Israel, lokasi konsulat belum dipilih. Tetapi gedung konsulat lama yang berada di Jalan Agron, Yerusalem Barat merupakan opsi yang paling mungkin.
AS sendiri tampaknya lebih memilih lokasi di Yerusalem Timur yang dipandang oleh Palestina sebagai ibukota masa depan mereka.
Selain itu, seorang mantan pejabat AS juga mengungkap, Biden memiliki urgensi unutk membuka kembali misi karena insiden pertempuran di Gaza baru-baru ini.
Jika AS tidak memiliki misi independen di pihak-pihak terkait, maka Washington akan terlambat dalam upaya mengurangi eskalasi.
Walau begitu, belum jelas peran spesifik dari konsulat AS di Yerusalem nantinya. Konsulat AS yang lama sendiri bertanggung jawab untuk membantu semua penduduk Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur.
