Berita

Bill board UU Keamanan Nasional Hong Kong/Net

Dunia

Setahun UU Keamanan Nasional, Hong Kong Sudah Tangkap 117 Orang

RABU, 30 JUNI 2021 | 12:14 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Totalnya sudah ada 117 orang yang ditangkap oleh pihak berwenang Hong Kong dengan UU keamanan nasional yang disahkan China tahun lalu.

UU keamanan nasional diberlakukan sejak 30 Juni 2020. Itu ditujukan untuk menanggapi aksi protes pro-demokrasi selama berbulan-bulan yang melanda Hong Kong.

UU tersebut berisi tindakan bagi mereka yang melakukan subversi, separatisme, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing dengan hukuman penjara seumur hidup.


UU keamanan nasional berlaku tepat sebelum peringatan 1 Juli, ketika Inggris mengembalikan Hong Kong ke China pada 1997.

Para kritikus menilai UU tersebut merupakan upaya Beijing untuk menghentikan perbedaan pendapat.

Menurut Biro Keamanan Hong Kong, UU keamanan nasional berhasil menghentikan kekacauan dan memulihkan ketertiban. Biro mengatakan, mereka yang ditangkap mewakili sejumlah kecil populasi, yaitu sekitar 0,0016 persen.

"Kami ingin menekankan bahwa setiap tindakan penegakan hukum didasarkan pada bukti, secara ketat sesuai dengan hukum," ujar jurubicara biro, seperti dikutip Reuters, Rabu (30/6).

Ia juga mengatakan, tindakan penegakan hukum tidak ada hubungannya dengan sikap politik, latar belakang, atau profesi.

Data polisi menunjukkan, hingga saat ini sudah ada 117 orang yang ditangkap atas UU tersebut. Usia termuda adalah 15 tahun dan tertua 79 tahun.

Sebanyak 10 orang pertama ditangkap pada 1 Juli, sehari setelah UU diberlakukan. Salah satunya adalah Tong Ying-kit, seorang pengendara sepeda motor yang membawa bendera dengan slogan protes.

Tong ditangkap atas tuduhan terorisme dan separatisme, serta mengemudi berbahaya.

Selain Tong, ada 60 orang lainnya yang sebagian besar politisi, aktivis, jurnalis, dan mahasiswa pro-demokrasi yang menghadapi persidangan.

Dari jumlah tersebut, 47 didakwa dengan konspirasi untuk melakukan subversi pada 28 Februari dan sebagian besar dari mereka ditolak jaminan segera setelah itu dan tetap dalam tahanan.

Populer

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Penggorengan Saham yang Mau Diberantas Purbaya Dipertanyakan

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:53

Prabowo Izinkan Danantara Rekrut WNA untuk Pimpin BUMN

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:38

Purbaya Klaim Bisa Pantau Rekening Semua Pejabat Kemenkeu

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:34

Di WEF Davos, Prabowo Sebut RI Tak Pernah Sekalipun Gagal Bayar Utang

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:14

Polda Metro Turunkan Puluhan Ribu Personel Siaga Banjir

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:13

KPK Obok-Obok Rumah dan Kantor Bupati Sudewo

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:29

Kemlu RI Tegaskan Tak Ada Kewajiban Bayar Rp16,9 Triliun setelah Gabung Dewan Perdamaian

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:28

Prabowo Resmi Teken Piagam Dewan Perdamaian di Davos

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:07

Wisuda ke-II UNOSO Dihadiri Mahfud MD hingga Rocky Gerung

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:55

KPK: Pengabaian Pengawasan Kredit Bisa Berujung Pidana

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:36

Selengkapnya