Berita

DPD Golkar Probolinggo harus menunda Rakerda untuk mendukung program PPM Mikro guna menekan penyebaran Covid-19/RMOLJatim

Nusantara

Dukung PPKM Mikro, Golkar Probolinggo Tunda Rakerda

RABU, 30 JUNI 2021 | 07:26 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Rencana Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Probolinggo untuk menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) terpaksa ditunda. Hal ini merupakan bentuk dukungan DPD Golkar Probolinggo kepada pemerintah yang tengah berupaya menekan penyebaran Covid-19 melalui kebijakan PPKM Mikro.

Rencananya, rakerda tersebut akan dilaksanakan, pada pertengahan Juli 2021. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan diri dalam pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

Namun, agenda rakerda tersebut harus ditunda. Seiring adanya surat edaran dari DPD I Golkar Jatim untuk mendukung PPKM Mikro.


"Rencana rakerda akan dilaksanakan pertengahan Juli. Karena ada SE (Surat Edaran) dari Ketua DPD (Golkar Jatim), sehingga rakerda ditunda," jelas Ketua DPD Golkar Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma, kepada Kantor Berita RMOLJatim, Selasa (29/6).

Menurutnya, Rakerda DPD Golkar Kabupaten Probolinggo yang akan dilaksanakan setelah hari raya Iduladha 2021 ini masih melihat kondisi penyebaran Covid-19.

"InsyaAllah usai Iduladha ini kita sudah melakukan Rakerda. Tapi masih melihat kondisi juga, dan kita tidak mau berkerumun. Karena, kita benar-benar ingin memutus penyebaran Covid-19," tegas dia.

Oka yang merupakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo ini mengatakan, dalam rakerda itu akan dibahas sejumlah agenda strategis partai. Terutama yang berkaitan dengan persiapan Pemilu tahun 2024 mendatang.

Dalam forum tersebut juga akan dilakukan pemetaan daerah potensial untuk meningkatkan perolehan suara dan kursi Partai pada Pemilu mendatang.

“Agendanya untuk menyusun program prioritas Partai menghadapi pemilu 2024,” pungkasnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya