Berita

Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti/Ist

Politik

LaNyalla: Munas Kadin Diizinkan Kapolri?

MINGGU, 27 JUNI 2021 | 19:56 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pertimbangan tingginya kasus Covid-19 harus benar-benar jadi pegangan bagi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk berpikir ulang menggelar musyawarah nasional (Munas).

Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti bahkan meminta kepada panitia untuk tidak memaksakan diri menggelar munas beragenda pemilihan ketua umum Kadin baru.

“Saya enggak tahu, SC/OC (panitia) itu sudah dapat izin belum dari Kapolri? Kalau memang dia tidak dapat izin harusnya bertanya kepada ketua umum Kadin, jangan dipaksakan,” tegas LaNyalla dalam jumpa pers Forum Kadin Prihatin Covid yang diselenggarakan secara virtual, Minggu (27/6).


LaNyalla pun memahami adanya sejumlah pihak yang tak menghendaki munas ke-VIII di Kendari tersebut lantaran tingginya kasus Covid-19. Bila demikian, maka LaNyalla menyarankan agar para anggota Kadin tersebut tidak perlu hadir.

“Sebetulnya kalau kita mau boikot, enggak usah ada yang datang saja semua SC/OC enggak usah datang semua ke sana. Boikot saja semua sekalian, jangan ada yang datang,” katanya.

“Minta agar ini bisa ditunda kembali,” imbuhnya.

Di sisi lain, pihaknya sudah berbicara dengan Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi untuk mengetahui perihal izin Munas di Kendari tersebut. Dari hasil komunikasinya, Pemprov Sultra mengaku tak bisa berbuat apa-apa lantaran ada protokoler dari istana yang sudah melakukan sterilisasi.

“Jadi kita pakai hati nuranilah. Kita harus berbuat, berjuang sampai titik darah penghabisan. Jadi jangan patah semangat,” tandasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya