Berita

Warga Palestina berhadapan dengan aparat keamanan israel/Net

Dunia

Jadi Target Diskriminasi Terus-menerus, Palestina Minta Dunia Segera Sanksi Israel

MINGGU, 27 JUNI 2021 | 08:55 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintah Palestina mendesak masyarakat internasional untuk mengutuk dan memberikan sanksi pada Israel atas kejahatan perang dan pelanggaran kemanusiaan terhadap warga Palestina.

Kementerian Luar Negeri Palestina telah merilis sebuah pernyataan pada Sabtu (26/6) yang menyebutkan Israel tidak peduli dengan laporan yang dikeluarkan sejumlah kelompok HAM, termasuk Human Rights Watch dan Amnesty International.

"Israel tidak peduli dengan laporan yang dikeluarkan oleh organisasi internasional yang kredibel seperti Amnesty International, yang menganggap praktik Israel sebagai bentuk diskriminasi rasial paling keji terhadap Palestina," ujar kementerian, seperti dimuat kantor berita WAFA.


Kementerian juga mengecam Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa yang tidak memberikan tekanan serius kepada pemerintah Israel untuk menghentikan praktik kasarnya terhadap Palestina.

"Interaksi negara-negara dan PBB dan kepentingan mereka dalam laporan-laporan ini, jika ada, tidak berdasar dan tidak mendorong badan-badan internasional untuk memberikan perlindungan bagi rakyat kami dan mengimplementasikan resolusi-resolusi PBB yang relevan," jelas kementerian.

Pada Kamis (24/6), Amnesty International merilis laporan yang berisi katalog pelanggaran yang dilakukan polisi Israel terhadap warga Palestina di Yerusalem Timur.

Laporan itu menyebut Israel melakukan pelanggaran kemanusiaan, seperti penangkapan masal hingga membuat tahanan disiksa.

Bulan Sabit Merah melaporkan terdapat 408 pengunjuk rasa Palestina yang terluka dalam bentrokan dengan tentara Israel pada Jumat (25/6), selama pawai menentang pembangunan pemukiman Yahudi baru di Tepi Barat yang diduduki Israel.

Populer

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Pembangunan Gerai KDKMP di Tubaba Terkendala Masalah Lahan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:59

KDKMP Butuh Ekosistem Pasar Hingga Pendampingan Berkelanjutan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:43

Ziarah ke Makam Ainun Habibie

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:23

Ketidaktegasan Prabowo terhadap Jokowi dan Luhut jadi Sumber Kritik

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:59

Implementasi KDKMP Masih Didominasi Administrasi dan Kepatuhan Fiskal

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:42

Aktivis Senior: Program MBG Simbol Utama Kebijakan Pro-Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:20

Kontroversi Bahlil: Anak Emas Dua Rezim

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:53

Rosan Ungkap Pembangunan Kampung Haji Baru Dimulai Kuartal Empat 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:41

Tim Gabungan Berjibaku Cari Nelayan Hilang Usai Antar ABK

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:24

Pemerintah Harus Antisipasi Ketidakstabilan Iklim Ekonomi Global

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:02

Selengkapnya