Berita

Warga Palestina berhadapan dengan aparat keamanan israel/Net

Dunia

Jadi Target Diskriminasi Terus-menerus, Palestina Minta Dunia Segera Sanksi Israel

MINGGU, 27 JUNI 2021 | 08:55 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintah Palestina mendesak masyarakat internasional untuk mengutuk dan memberikan sanksi pada Israel atas kejahatan perang dan pelanggaran kemanusiaan terhadap warga Palestina.

Kementerian Luar Negeri Palestina telah merilis sebuah pernyataan pada Sabtu (26/6) yang menyebutkan Israel tidak peduli dengan laporan yang dikeluarkan sejumlah kelompok HAM, termasuk Human Rights Watch dan Amnesty International.

"Israel tidak peduli dengan laporan yang dikeluarkan oleh organisasi internasional yang kredibel seperti Amnesty International, yang menganggap praktik Israel sebagai bentuk diskriminasi rasial paling keji terhadap Palestina," ujar kementerian, seperti dimuat kantor berita WAFA.


Kementerian juga mengecam Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa yang tidak memberikan tekanan serius kepada pemerintah Israel untuk menghentikan praktik kasarnya terhadap Palestina.

"Interaksi negara-negara dan PBB dan kepentingan mereka dalam laporan-laporan ini, jika ada, tidak berdasar dan tidak mendorong badan-badan internasional untuk memberikan perlindungan bagi rakyat kami dan mengimplementasikan resolusi-resolusi PBB yang relevan," jelas kementerian.

Pada Kamis (24/6), Amnesty International merilis laporan yang berisi katalog pelanggaran yang dilakukan polisi Israel terhadap warga Palestina di Yerusalem Timur.

Laporan itu menyebut Israel melakukan pelanggaran kemanusiaan, seperti penangkapan masal hingga membuat tahanan disiksa.

Bulan Sabit Merah melaporkan terdapat 408 pengunjuk rasa Palestina yang terluka dalam bentrokan dengan tentara Israel pada Jumat (25/6), selama pawai menentang pembangunan pemukiman Yahudi baru di Tepi Barat yang diduduki Israel.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya