Berita

Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto/RMOL

Politik

Sri Mulyani, Tolong Buka Blokir Bantuan Untuk Ponpes Dan Madrasah

SABTU, 26 JUNI 2021 | 16:52 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan tidak luput menyasar pondok pesantren (Ponpes) dan madrasah.

Meski kondisi membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan bagi para santri, tetapi bantuan yang seharusnya diterima tidak tersalurkan.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto mengatakan, anggaran bantuan bagi ponpes dan madrasah ternyata masih ada yang tertahan karena diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).


Menurut Yandri, anggaran untuk ponpes dan madrasah yang diblokir oleh Kemenkeu berjumlah kurang lebih Rp 500 miliar.

"Ternyata semuanya (Rp 500 miliar) masih diblokir oleh Kemenkeu sehingga Kemenag sampai sekarang tidak bisa menyalurkan bantuan tersebut untuk ponpes dan madrasah," kata Yandri, di Jakarta, Sabtu (26/6).

Dikatakan Wakil Ketua Umum PAN itu, anggaran diblokir Kemenkeu selama enam bulan tanpa alasan yang jelas.

Karena itu, Yandri mendesak Menkeu Sri Mulyani untuk segera membuka blokir anggaran tersebut untuk segera diberikan pada ponpes dan madrasah.

"Di masa pandemi ini ponpes dan madrasah sangat membutuhkan bantuan untuk bisa menyelenggarakan pendidikan. Bantuan untuk mereka jangan ditahan-tahan," tegas Yandri.

Pemerintah melalui Menkeu Sri Mulyani pernah menjanjikan dukungan kepada ponpes dan pendidikan keagamaan di tengah Covid-19 melalui program pemulihan ekonomi pesantren.

Alokasi anggaran program tersebut sebesar Rp 2,6 triliun menyiapkan pesantren untuk bisa beradaptasi terhadap kebiasaan baru akibat adanya pandemi Covid-19.

Populer

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Pembangunan Gerai KDKMP di Tubaba Terkendala Masalah Lahan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:59

KDKMP Butuh Ekosistem Pasar Hingga Pendampingan Berkelanjutan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:43

Ziarah ke Makam Ainun Habibie

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:23

Ketidaktegasan Prabowo terhadap Jokowi dan Luhut jadi Sumber Kritik

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:59

Implementasi KDKMP Masih Didominasi Administrasi dan Kepatuhan Fiskal

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:42

Aktivis Senior: Program MBG Simbol Utama Kebijakan Pro-Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:20

Kontroversi Bahlil: Anak Emas Dua Rezim

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:53

Rosan Ungkap Pembangunan Kampung Haji Baru Dimulai Kuartal Empat 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:41

Tim Gabungan Berjibaku Cari Nelayan Hilang Usai Antar ABK

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:24

Pemerintah Harus Antisipasi Ketidakstabilan Iklim Ekonomi Global

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:02

Selengkapnya