Ditentang Demokrat Daerah, Presiden Tiga Periode Sama Saja Hilangkan Hak-hak Rakyat

Wacana penambahan masa jabatan presiden lebih dari dua periode ditentang keras oleh Partai Demokrat daerah.

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat, Sri Budiharjo Hermawan meminta, pandemi Covid-19 jangan dijadikan dalih untuk menambah masa jabatan presiden.

Jika wacana penambahan masa jabatan presiden terus digulirkan, justru akan memicu perpecahan di tengah kalangan masyarakat. Sebab wacana tersebut cenderung hanya akan menguntungkan kelompok tertentu, ketimbang masyarakat luas.

"Intinya kami dari Partai Demokrat tetap ingin memperjuangkan agar konstitusi tetap berjalan sesuai dengan aturan yang ada, supaya ke depan kita makin baik," kata Sri Budiharjo Hermawan kepada Kantor Berita RMOLJabar, Jumat (25/6).

Lebih lanjut, ia berpandangan, adanya wacana penambahan masa jabatan presiden tiga periode, tentu akan mengancam hilangnya hak masyarakat dalam memilih pemimpin.

"Jangan sampai nantinya hak rakyat dalam memilih pemimpin atau wakil rakyat itu hilang," tutupnya.